Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekurangan Guru, Mendikbud Minta yang Sudah Pensiun Tetap Mengajar

Kompas.com - 14/08/2019, 12:18 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta guru yang sudah pensiun untuk tetap mengajar. Hal ini sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan guru.

"Kita meminta guru-guru yang sudah pensiun memperpanjang masa pengabdiannya di sekolah-sekolah sambil menunggu diangkatnya guru pengganti melalui rekrutmen ASN," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Mendikbud menyebut, tahun ini diperkirakan ada 52.000 guru yang pensiun. Di sisi lain, ia belum bisa memastikan apakah pemerintah bisa merekrut guru PNS sebanyak itu pada tahun ini.

Baca juga: Guru Honorer di Depok Keluhkan Gaji yang Terlambat Hampir 3 Bulan

Sementara itu, ia juga meminta sekolah tak lagi mengangkat guru honorer karena pemerintah sendiri saat ini sedang mengupayakan untuk mengangkat para honorer menjadi PNS.

"Kalau (sekolah) angkat honorer terus, enggak selesai-selesai nanti kita," kata dia.

Menurut Muhadjir, tunjangan bagi guru pensiunan yang tetap mengajar nantinya bisa diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Muhadjir berharap guru yang sudah pensiun itu bisa mengajar hingga ada PNS guru yang menggantikannya.

"Sekuatnya lah, sampai datang guru pengganti. Dan makanya ini rekrutmen ASN untuk guru tidak boleh ada moratorium sekarang, tiap tahun harus ada pengangkatan," kata dia.

Baca juga: Kisah Abah Landoeng Jadi Guru di Zaman Perang Kemerdekaan, Keliling Mengajar Pakai Sepeda Tanpa Digaji

Menurut Muhadjir, pengangkatan guru menjadi ASN akan terbagi dalam tiga skema. Pertama, mengangkat guru honorer yang saat ini jumlahnya mencapai 700.000 lebih. Ia menargetkan ini bisa selesai dalam 5 tahun kedepan.

Skema kedua adalah mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir. Ketiga untuk menambah atau mengangkat guru baru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

"Jadi skemanya sperti itu dan harus konsisten, berkelanjutan, dan tidak boleh lagi ada moratorium. Karena satu dua tahun moratorium pasti amburadul lagi nanti," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com