Demokrat Dukung Jokowi, Koalisi Dinilai Khawatir Permulus Jalan AHY untuk 2024

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik mereka untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya akan mendukung pemerintahan meski belum keluar sikap resmi.

Namun, internal Koalisi Indonesia Kerja terlihat belum sepenuhnya menerima dengan tangan terbuka.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, koalisi tampak khawatir merapatnya Partai Demokrat ke kubu pemerintah hanya untuk memuluskan karier politik Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadapi Pemilu 2024.

"Boleh Demokrat masuk ke pemerintahan asal yang menteri bukan AHY. Sementara bagi Demokrat, kalau bukan AHY mending tidak usah," ujar Hendri kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Dukungan Demokrat ke Jokowi Bisa Bertepuk Sebelah Tangan, Ini Kode Kerasnya

Hal senada disampaikan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Ia menilai Partai Demokrat terlambat untuk merapat karena diungkapkan setelah hasil Pilpres 2019 diketahui.

Ia menduga, keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja jilid II.

Menurut Hendri, pernyataan Andreas itu perlu ditangkap sebagai sinyal penolakan.

"Ini kelihatan mereka (koalisi Jokowi-Ma'ruf) tidak berniat memberikan panggung politik untuk AHY," kata Hendri.

Hendri mengatakan, seharusnya pengalaman politik AHY harus diperkaya dulu dengan menjadi anggota Dewan.

Dengan demikian, bukan dengan mendorong AHY sebagai menteri untuk batu loncatan.

"Tapi mungkin Demokrat punya strategi lain. Kita harus hormati itu," kata dia.

Baca juga: Masuk Bursa Capres 2024, AHY Dianggap Masa Depan Demokrat

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf untuk lima tahun ke depan. Akan tetapi, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

Keputusan itu, kata Ferdinand, diambil Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah sang istri, Ani Yudhoyono, meninggal dunia.

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).