Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Tugas Prananda Setelah Ditunjuk Mega Jadi Ketua DPP PDI-P

Kompas.com - 10/08/2019, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

SANUR, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengungkap tugas yang akan diemban Prananda Prabowo sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

Djarot mengatakan, anak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu akan fokus pada digitalisasi dalam tubuh partai banteng.

"Pak Prananda itu yang mendesain berbagai macam sistem big data, karena beliau sebagai ketua kepala Situation Room termasuk menyiapkan pelatihan digital kalau misalkan ibu ketua umum DPP partai akan mengadakan teleconference," kata Djarot saat ditemui di lokasi Kongres V PDI-P, Sabtu (10/8/2019).

Baca juga: Puan dan Prananda Disiapkan untuk Menggantikan Megawati di PDI-P

Djarot menuturkan, Prananda juga akan menyempurnakan sebuah program yang selama ini telah digunakan dalam rekrutmen anggota baru PDI-P.

Ia menambahkan, Prananda juga dianggap merupakan sosok yang tepat untuk mengisi Ketua DPP PDI-P Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital karena memiliki kreativitas.

"Beliau sudah sangat tepat, kemudian sangat kreatif, lagu lagu dan sebagainya ini ini semuanya idenya dari mas Prananda," ujar Djarot.

Seperti diketahui, Megawati telah menunjuk dan melantik Prananda sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital periode 2019-2024.

Pada periode sebelumnya, Prananda juga masuk dalam susunan pengurus DPP PDI-P sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com