Cyrus Network: Masyarakat Terima Jika Parpol Pendukung Prabowo Dukung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang digelar Cyrus Network menunjukkan, masyarakat relatif tidak keberatan jika partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 beralih mendukung pemerintah.

"Publik sepertinya memang sudah lelah dengan pembelahan politik dan fragmentasi sosial yang timbul akibat kompetisi politik," ujar Managing Director Cyrus Network Eko David Afianto dalam pemaparan di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

"Terlihat bahwa tingkat penerimaan publik jika partai-partai pengusung Prabowo bergabung ke dalam kabinet, jauh Iebih tinggi daripada tingkat penolakannya," lanjut dia.

Baca juga: Fadli Zon Tegaskan Gerindra Belum Memutuskan Oposisi atau Koalisi

Dari 1.230 responden di 34 provinsi, sekitar 43 hingga 51 persen di antaranya menyarankan Gerindra, PAN, Demokrat serta PKS untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah.

Sementara, hanya sebanyak 21 hingga 27 persen responden yang menyarankan partai politik tersebut tetap sebagai oposisi saja.

Rinciannya sebagai berikut, sebanyak 41,5 persen responden setuju Gerindra bergabung ke pendukung pemerintah.

Untuk Partai Demokrat, sebanyak 44,3 persen responden mendukung partai tersebut bergabung ke pemerintah.

Sementara sebanyak 38,9 persen responden mendukung PAN untuk bergabung ke pemerintah. Adapun, sebanyak 38,2 persen responden mendukung PKS bergabung ke pemerintah.

Survei Cyrus Network ini digelar setelah pemilu, tepatnya pada 22-28 Juli 2019.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen. Survei ini dibiayai secara mandiri.

Baca juga: Ketua DPP PKS Yakin Gerindra Tak Gegabah Bergabung dengan Koalisi Pemerintah

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hasil survei tersebut akan diberikan kepada Prabowo.

Namun demikian, Gerindra saat ini fokus dalam penjajakan program kerja sama dengan Presiden Joko Widodo.

"Hasil survei ini akan kita kasih ke ketua umum. Soal pindah koalisi sudah dibicarakan internal partai, tapi kita fokus matangkan konsep dan kerja sama dulu dengan Pak Jokowi," ujar Dasco.

"Pada prinsipnya kita sedang menawarkan konsep untuk membantu pemerintah ke depan," lanjut dia.