Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/08/2019, 11:50 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk menelusuri rekam jejak atau latar belakang calon anggota Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, pengecekan terhadap identitas calon anggota menjadi langkah awal untuk mencegah paham radikal masuk ke institusi.

"Di situ kan diketemukan kebenaran daripada identitas yang bersangkutan, orangtua yang bersangkutan, kemudian latar belakang yang bersangkutan, mulai sekolahnya SD, SMP, SMA. Kemudian kalau dia berpindah-pindah di situ ada surat keterangan pindahnya juga," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Kepala Pesantren Jamin Enzo, Taruna Akmil Keturunan Perancis Tak Terpapar Radikalisme

Kemudian, Polri juga memiliki tahapan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) yang akan dibagi ke dalam dua tahap.

Pertama, bagian intelijen dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan melakukan profiling, dengan cara mewawancarai orangtua, teman, hingga tetangga calon anggota.

Setelah itu, calon anggota akan diwawancarai untuk menguji kejujuran mereka terhadap data hasil profiling yang didapat.

Baca juga: Kunjungan ke Akademi TNI, Menhan Ingatkan Ancaman Radikalisme ke Taruna

"Kemudian setelah di lapangan mendapatkan data, masih ada tes tahapan terakhir adalah wawancara. Di wawancara itu menentukan apakah yang bersangkutan jujur atau tidak dengan profiling data yang didapatkan di lapangan. Kalau misalkan tidak jujur, maka yang bersangkutan akan tidak lulus atau tidak memenuhi persyaratan," ungkapnya.

Berikutnya, masih terdapat tahap Penetapan Kelulusan Akhir (Pantukhir). Calon anggota akan kembali diwawancarai pejabat polda maupun Mabes Polri.

Selain itu, media sosial para calon anggota juga akan diprofil oleh bagian siber.

Baca juga: TNI Telah Periksa Akun Medsos Enzo Saat Seleksi Taruna Akmil

Proses yang panjang tersebut untuk memastikan bahwa calon personel Polri tak terpengaruh ideologi yang tak sejalan dengan Pancasila.

"Sama juga di media sosial dari Direktorat Siber tiap-tiap polda akan memprofil calon anggota Polri tersebut. Dari media sosial yang dimiliki, Twitter-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, semua akan diprofil," tutur Dedi.

Setelah itu, masyarakat juga dapat memberi masukan terkait rekam jejak calon anggota Polri.

Baca juga: 6 Fakta Enzo Taruna Akmil Keturunan Perancis, Pilih WNI karena Ingin Jadi TNI hingga Sewa Pelatih Fisik

Nantinya, kata Dedi, jika aduan mengenai dugaan pelanggaran terbukti benar, polisi dapat mengeluarkan calon anggota tersebut.

"Kalau misalnya nanti selama perjalanan masih ada masukan-masukan dari masyarakat, setelah dilakukan pendalaman ternyata yang bersangkutan ada pelanggaran-pelanggaran sehingga dinilai tidak layak menjadi anggota Polri, langsung di-cut juga," kata Dedi.

Kompas TV TNI tengah mendalami informasi yang menyebut taruna Akmil Enzo Zenz Allie terindikasi sebagai simpatisan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kepala pusat penerangan TNI Mayjen Sisriadi menyebut pendalaman ini dilakukan untuk membuktikan apakah Enzo memiliki paham anti Pancasila atau tidak. TNI memastikan pihaknya sudah sangat selektif dalam menyaring orang-orang yang akan masuk Akademi Militer. #TNI #HTI #EnzoZenz
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com