Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TMP Kalibata Penuh, Ini Kriteria Selektif dalam Memberikan Tanda Jasa

Kompas.com - 08/08/2019, 05:51 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara Jimly Asshiddiqie menuturkan, ada sejumlah kriteria untuk lebih selektif dalam menganugerahkan gelar maupun tanda jasa.

Hal itu ia katakan terkait dengan kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata yang kini sudah penuh.

"Yang mendapatkan hak untuk dimakamkan di TMP Kalibata adalah yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, Bintang Republik, dan Bintang Mahaputra. Tiga gelar ini yang memiliki hak," ujar Jimly kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2019).

Meski demikian, Jimly menjelaskan, untuk mendapatkan salah satu dari tiga gelar tersebut, pihaknya kini akan lebih selektif.

Baca juga: TMP Kalibata Penuh, Jokowi Minta Pemberian Tanda Jasa Lebih Selektif

Artinya, untuk mendapatkan bintang penghargaan akan semakin tinggi nilainya.

"Orang yang akan mendapatkan penghargaan itu bukan karena jabatan saja, melainkan apa yang dia lakukan melebihi amanat formal dari jabatanya. Dia bekerja untuk bangsa dan negara, melebihi panggilan tugasnya," ujar Jimly.

Intinya, seperti diungkapkan Jimly, mereka yang berhak mendapatkan gelar tanda jasa tersebut telah bekerja melebihi amanat tugasnya.

Ia mencontohkan, ada seorang yang mendapatkan tanda jasa karena bekerja melebihi jam kerjanya serta prestasinya diakui masyarakat dan negara.

"Misalnya dia harus bekerja 12 jam sehari, tapi dia kerja 20 jam sehari sampai meninggal dalam jabatan dengan prestasi yang diakui," ucap Jimly.

"Faktor lainnya adalah dia memberikan dampak bagi kemajuan perkembangan kehidupan negara dan berjasa luar biasa di luar orang pada umumnya," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Baca juga: Kalibata Penuh, Dewan Gelar Minta Pemprov DKI Bikin TMP Baru

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Wapres: Prabowo Lanjutkan Pemerintahan Jokowi, Tak Perlu Transisi

Nasional
Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Jokowi Disebut Akan Berikan Satyalancana ke Gibran dan Bobby, Istana: Tak Ada Agenda ke Surabaya

Nasional
Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Ikut Shalatkan Almarhumah Mooryati Soedibyo

Nasional
 Presiden PKS Datangi Nasdem Tower, Disambut Sekjen dan Ketua DPP

Presiden PKS Datangi Nasdem Tower, Disambut Sekjen dan Ketua DPP

Nasional
Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

Gibran: Pelantikan Wapres 6 Bulan Lagi, Saya Ingin ‘Belanja’ Masalah Sebanyak-banyaknya

Nasional
Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

Sambutan Meriah PKB untuk Prabowo

Nasional
Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

Berkelakar, Menkes: Enggak Pernah Lihat Pak Presiden Masuk RS, Berarti Menkesnya Berhasil

Nasional
Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

Pidato Lengkap Prabowo Usai Ditetapkan Jadi Presiden RI Terpilih

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com