Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Skema Pembiayaan dan Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota Segera Disiapkan

Kompas.com - 06/08/2019, 12:49 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko meminta jajarannya segera menyiapkan skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota negara.

Begitu juga dengan lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemindahan ibu kota ini serta payung hukumnya.

"Saya minta disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan yang paling penting payung hukum regulasi pemindahan ibu kota ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Ada 23 Penanda Geospasial, Ibu Kota Pindah ke Kaltim?

Jokowi mengatakan, saat ini opsi lokasi ibu kota baru sudah semakin mengerucut. Ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan.

"Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi. Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas dan PU, baik di Kalteng, Kaltim, Kalsel. Dan nanti setelah dipaparkan detail akan segera kita putuskan," kata Jokowi.

Baca juga: Calon Ibu Kota Baru Dekat Tambang, Kata Basuki Belum Tentu

Jokowi menekankan bahwa lokasi yang dipilih harus berdasarkan kajian kebencanaan daya dukung lingkungan, kondisi sosial politik hingga pertahanan dan kemanan.

Ia juga minta pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota dipelajari.

Faktor apa yang jadi hambatan sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin. Sebaliknya faktor kunci keberhasilan akan diadopsi.

Baca juga: Konstruksi Fisik Ibu Kota Baru Paling Cepat Dilaksanakan 2020

Dengan begitu, keputusan yang diambil nanti adalah keputusan yang benar sesuai visi kedepan.

"Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara. Kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," kata dia.

Kompas TV Kemana rencana pemindahan ibu kota baru? Pemerintah berencana segera mengummunkan agustus ini. Pulau Kalimantan disebut paling layak menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro membocorkan persetujuan presiden untuk memilih Kalimantan. Terakhir Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan Kalimantan sebagai lokasi pemindahan ibu kota baru pada 7 Mei 2019 lalu. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut meski memiliki areal yang luas Kalimantan termasuk wilayah rawan bencana kebakaran lahan dan gambut. Rencana pemindahan ibu kota tak lepas dari beban yang dialami DKI Jakarta saat ini. Setelah ditetapkan pemindahan ibu kota akan diikuti persiapan infrastruktur termasuk pemindahan ratusan ribu ASN. Lalu kota manakah di Pulau Kalimantan yang akan menjadi pilihan Presiden Joko Widodo menjadi ibu kota baru Indonesia? Dan sejauh mana kesiapan ibu kota negara baru ini menjadi pusat pemerintahan Indonesia? Kami bahas hal ini bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode tahun 2014-2015, Andrinof Chaniago. Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin. #PemindahanIbuKota #Kalimantan #DKIJakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com