Menurut Menristekdikti, Presiden Dukung Rekrutmen Rektor Asing

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir mengatakan, Presiden Joko Widodo mendukung wacana rekrutmen rektor asing di sejumlah perguruan tinggi negeri.

Menurut Nasir, rektor asing diperlukan lantaran dunia kian kompetitif. 

"Presiden sampaikan ke saya jalan terus Pak Menteri, era kita era kompetisi," ujar Nasir di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/8/2019).

Ia menambahkan, dirinya merencanakan rekrutmen rektor asing untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia sejak 2016. Hal itu berangkat dari sepak terjang Nanyang Technological University (NTU) di Singapura yang kualitasnya melejit tajam lantaran dipimpin oleh rektor asing yang kompeten.

Baca juga: Rencana Rektor Asing di Indonesia, Begini Tanggapan Akademisi

Hal itu, kata Nasir, juga dilakukan oleh sejumlah negara Asia lainnya seperti China dan Arab Saudi. Ia menilai Indonesia akan terus tertinggal bila tak segera memulai rekrutmen rektor asing.

Meski demikian, Nasir mengatakan, pihaknya akan menetapkan standar kompetensi yang tinggi bagi rektor asing yang memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

Ia mengatakan jangan sampai rektor asing yang memimpin kampus-kampus di Indonesia justru memiliki kompetensi yang sama dengan rektor dari dalam negeri.

"Jangan sekadar asing saja. Kalau sekadar asing artinya orang hanya mencari pekerjaan, lah ini akan menggusur pekerjaan orang kita sendiri. Enggak boleh ini. Harus tetap punya nilai lebih. Ini yang harus kita jaga," lanjut Nasir.

Baca juga: Soal Rektor Asing, Ini Kriteria yang Ditetapkan Kemenristekdikti

Diberitakan, Kemenristekdikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

"Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ungkap Menristekdikti Mohamad Nasir dilansir dari rilis resmi Kemenristekdikti (26/7/2019).