Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menhan: Tentara Profesi Bukan Jabatan, Jiwa Tentara Mendarah Daging

Kompas.com - 02/08/2019, 08:54 WIB
Mikhael Gewati

Penulis


KOMPAS.com
– Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjelaskan menjadi tentara tidak sama dengan direktur, bupati atau gubernur. Pasalnya tentara itu jiwa sedangkan tiga prosesi lainnya itu adalah jabatan.

“Jabatan akan ditinggalkan dan meninggalkan (dengan paksa) orang yang menyandangnya. Sedangkan ketentaraan adalah jiwa atau roh yang menyatu dengan manusianya,” kata Menhan, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Makanya, lanjut dia, kepribadian tentara mendarah daging sampai maut tiba. Tak bisa dicopot kecuali oleh pengkhianatan dan ketidaksetiaan.

Baca juga: Menhan: TNI Bukan Organisasi Bayaran

“Ada tiga macam tentara di negara ini, yaitu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, Purnawirawan dan TNI pecatan. TNI aktif dan Purnawirawan akan terus terikat dengan sumpah dan janjinya, yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,” ujar Menhan.

Masih dikesempatan yang sama Menhan mengatakan latar belakang sejarah TNI telah menempatkan institusi ini menjadi salah satu yang terpenting dalam sejarah Indonesia.

Makanya selain sebagai kekuatan bersenjata yang besar, TNI juga memiliki kekuatan sosiopolitik dan kultural yang menentukan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan negara.

Kemanunggalan TNI dengan rakyat

Adapun terkait dikotomi sipil dan militer, Menhan menjelaskan sebenarnya TNI dan rakyat adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, karena TNI asalnya dari rakyat.

Oleh karena itu, tidak ada istilah dikotomi sipil dan militer yang ada adalah ‘Kemanunggalan TNI dengan Rakyat.’

“Roh kita adalah roh para pejuang 45, satu roh namun beda jasad,” ucap Ryamizard Ryacudu.

Menjadi TNI adalah panggilan jiwa untuk mengabdi pada negara, bukan bayaran dan dibentuk karena kepentingan tertentu.

Ini artinya TNI adalah organisasi pejuang yang terikat sumpah untuk menjaga ideologi negara Pancasila sesuai Marga ke dua Sapta Marga.

Baca juga: Gaji TNI Diusulkan Naik, Menhan Bilang Rakyat Sejahtera Dulu Baru Tentara

Lebih lanjut Menhan mengatakan, dari sejak terbentuknya TNI adalah tentara rakyat, berarti kita adalah pengayom bangsa.

Untuk itu, TNI harus berdiri di atas semua golongan apapun juga. Artinya politik TNI adalah politik negara dan tidak boleh sedikitpun memiliki ambisi kekuasaan.

“Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh," tegasnya.

Perlu diketahui, Menhan Ryamizard sendiri mengatakan itu saat membuka Silaturahmi Purnawirawan TNI dan Ziarah Bersama ke Makam Pangsar Jenderal Sudirman.

Para Purnawirawan saat sedang mendengarkan arahan dari Menhan dalam acara ziarah nasional ke Taman Makan Pahlawan (TMP) Kusuma Negara Yogyakarta, Selasa (30/07/2019).Dok. Humas Kementerian Pertahanan Para Purnawirawan saat sedang mendengarkan arahan dari Menhan dalam acara ziarah nasional ke Taman Makan Pahlawan (TMP) Kusuma Negara Yogyakarta, Selasa (30/07/2019).
Acara dengan tema “Dengan Jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Keluarga Besar TNI Selalu Menjaga Soliditas Guna Mengawal Keutuhan NKRI,” berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Senin (29/7/2019).

Sehari setelahnya, Selasa (30/07/2019), Menhan yang datang ke acara ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara Yogyakarta berpesan, agar selalu menghargai pengorbanan para pejuang dan menjaga persatuan dan kesatuan negara.

Hadir pada acara tersebut para Purnawirawan TNI, seperti Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso, Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono, dan Letjen TNI (Purn) Rais Abin.

Selain itu acara tersebut dihadiri pula oleh Kasum TNI, Aster Kasad, Wakasal, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Rektor Unhan, Ketua LVRI, Ketua Umum Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, Para Pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com