Suap Antara AP II dan PT INTI, KPK: Sesama BUMN Malah Bancakan, Miris

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengaku miris melihat adanya praktik suap antar perusahaan BUMN yang tercermin pada kasus dugaan suap terhadap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam.

Basaria mengatakan, praktik suap antara dua pihak yang berada di bawah naungan BUMN memprihatinkan dan sangat bertentangan dengan nilai etis dalam dunia bisnis.

"Perusahaan negara yang seharusnya bisa bekerja lebih efektif dan efisien untuk keuangan negara tetapi malah menjadi bancakan hingga ke anak usahanya," kata Basaria dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Terjaring OTT KPK, Direktur Keuangan AP II Ditahan

Basaria pun mengimbau kepada para pejabat negara, termasuk pejabat BUMN, untuk berani menolak tawaran suap.

Menurut Basaria, hal itu merupakan salah satu cara menekan praktik korupsi di lingkungan BUMN.

"Ini yang boleh kita utamakan, ada keberanian menolak apabila seseorang dipaksa untuk memberikan bantuan. Termasuk sekarang kita sudah selalu katakan kalau ada keraguan untuk bertemu langsung dengan KPK atau tim kita, bisa hubungi 198," kata Basaria.

Baca juga: KPK Duga Direktur Keuangan AP II Bukan Baru Sekali Terima Suap

Diberitakan sebelumnya, Andra diduga menerima suap sebesar 96.700 dollar Singapura dari staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Taswin Nur.

Uang itu diduga merupakan imbalan atas jasa Andra yang mengawal proyek baggage handling system di sejumlah bandara supaya dikerjakan oleh PT INTI.

KPK telah menetapkan Andra dan Taswin sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan menahan mereka.

Baca juga: Kronologi OTT KPK yang Menjaring Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II

Sebagai penerima, Andra disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Taswin sebagai pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.