Anggota Komisi VIII Pastikan RUU PKS Tak Legalkan Seks Bebas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka memastikan bahwa substansi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban.

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi pro dan kontra pengesahan RUU PKS. Pihak yang kontra menganggap RUU tersebut berpotensi melegalkan praktik seks bebas.

"Kita lebih bicara pada penanganan korban kekerasan seksual," ujar Diah dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: LBH APIK Nilai Draf RUU PKS Sudah Sesuai Harapan

Diah pun membantah adanya ketentuan pasal dalam RUU PKS yang berpotensi melegalkan praktik seks bebas.

Ia menjelaskan bahwa inisiatif membuat RUU PKS muncul dari keinginan untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Pasalnya, kata Diah, banyak korban yang tak mendapat keadilan karena kekerasan seksual yang dialami tidak dapat dibuktikan di pengadilan.

Hal itu terjadi karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kekerasan seksual secara umum. Padahal, kekerasan seksual tidak hanya terkait kekerasan secara fisik, tapi juga psikologi.

Baca juga: Diah Pitaloka Yakin Kasus Nuril Tidak Terjadi Jika RUU PKS Disahkan

Sementara, ketentuan soal kekerarasan seksual diatur secara lebih detail dan luas dalam RUU PKS. Misalnya, kekerasan seksual secara verbal.

"Kita melihat kegelisahan masyarakat banyak fenomena kekerasan seksual yang sulit mencapai keadilan hukum di Indonesia," kata Diah.

"Sekali lagi kita bukan mengamini liberalisasi kehidupan seksualitas, segala macam hal, tetapi kita ingin membantu para korban yang mengalami tindak kekerasan seksual agar mereka mendapatkan proses rehabilitasi baik korban atau pelakunya," ucapnya.