Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta KPK Monitor Dinamika Pemilihan Ketua MPR

Kompas.com - 30/07/2019, 16:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau dinamika pemilihan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024.

Donal mengatakan, pemilihan ketua MPR, serta ketua DPR dan DPD, membuka ruang bagi adanya politik transaksional. 

"Menurut saya, penting upaya ini dimonitor oleh KPK, ada potensi politik transaksional yang besar. Tiga-tiganya membuka ruang transaksional untuk terjadinya jual beli jabatan," kata Donal dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: MPR: Masyarakat Ingin Arah Pembangunan Kembali Ke GBHN

Donal mengatakan, praktik jual-beli jabatan itu dapat terjadi saat partai-partai politik melakukan lobi. Menurut Donal, praktik suap bisa saja terjadi dalam proses lobi-lobi tersebut.

Oleh karena itu, Donal juga meminta publik untuk memperhatikan rekam jejak nama-nama tokoh yang masuk dalam bursa pemilihan ketua MPR.

Donal berpendapat, MPR merupakan sebuah lembaga yang strategis dan kursi pimpinannya harus diisi oleh orang yang berintegritas dan jejak rekam yang bersih.

Baca juga: Dinilai Seksi, Kursi Ketua MPR Jadi Kunci Berlaga pada Pilpres 2024

"Kita berharap parpol tidak mengusung orang-orang yang pernah dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi menjadi capim MPR. Misalnya lima tahun belakangan ini ada dugaan korupsi e-KTP," ujar Donal.

Seperti diketahui, kursi ketua MPR tengah diperebutkan oleh sejumlah partai politik yang lolos di parlemen. 

Kompas TV Kabar Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang akan ditampung dalam kabinet berikutnya Joko Widodo dan lembaga tinggi negara membuat 4 partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin berkonsolidasi. Keempatnya sudah menyatakan sebelumnya tak ingin baik Prabowo maupun partainya ikut dalam gerbong pemerintahan Joko Widodo. Maka ke-4 partai bertemu di Kantor Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Senin (22/7/2019) petang. Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar serta Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Keluar bertamu dari kantor Partai Nasdem ketiga tamu enggan bicara detail soal agenda pembahasan. Salah satu tamu Muhaimin Iskandar mengaku pertemuan hanya mengeratkan kebersamaan partai koalisi. Yang bicara lebih jelas adalah Suharso Monoarfa. Plt Ketua Umum PPP itu membenarkan adanya pembicaraan terkait Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bila benar membicarakan soal Ketua MPR mengapa tanpa kehadiran PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu sekaligus tempat kadernya Joko Widodo yang kini jadi presiden untuk periode kedua? Surya Paloh yang jadi tuan rumah pertemuan menjelaskan bahwa 4 ketua umum hanya melakukan silaturahmi. Namun Surya tak menampik ada keinginan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin untuk memajukan paket pimpinan MPR sesuai pemenang pemilihan presiden. Pertemuan tak bisa ditampik erat kaitannya sinyal Joko Widodo dan Megawati yang ingin merangkul Prabowo Subianto dan Partai Gerindra masuk dalam barisan pemerintahan dan pimpinan lembaga legislatif DPR/MPR. Partai Golkar dan PKB yang paling kelihatan getol memperjuangkan untuk kursi Ketua MPR. Posisi Ketua MPR memang jadi primadona saat ini karena partai-partai politik sudah melihat arah ke pemilu selanjutnya yakni 2024. Sehingga aliansi strategis mulai dilakukan sejak dini. Karena posisi yang strategis maka pimpinan lembaga tinggi menjadi agenda yang dibidik jauh-jauh hari. Pertemuan 4 partai koalisi kemarin dan pertemuan Mega-Prabowo kiranya tak akan berakhir di sini. Masih ada agenda berikutnya, mempertemukan semua koalisi demi mendapatkan saling kesepahaman antar koalisi. Bila keputusan memberikan porsi strategis kepada Prabowo dan Gerindra sudah final. #KoalisiJokowiMaruf #PartaiNasdem #PimpinanMPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com