Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, PKPI Ajukan Sejumlah Nama untuk Jadi Menteri

Kompas.com - 29/07/2019, 19:22 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajukan sejumlah nama kadernya untuk mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Nama-nama itu diajukan Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

"Kami menangkap sinyal yang sangat positif telah diberikan oleh Bapak Presiden. Dan kami juga telah mempersiapkan kader-kader terbaik kami untuk berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi & Kiai Ma’ruf Amin," kata Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan usai pertemuan.

Baca juga: Gagal di Nasional, PKPI Berjaya di DPRD Sawahlunto, Sumatera Barat

"Nama-nama telah siap, ketum memperjuangkan, dan alhamdulillah Bapak Presiden berkenan mempertimbangkannya," sambung Verry.

Verry mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan. Sebab PKPI menyadari pemilihan menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

"Apapun hasilnya, kami bulat sepenuhnya mendukung, namun tetap kritis dan solutif untuk pemerintahan ini” kata Verry.

Baca juga: Pengurus PKPI Temui Jokowi di Istana

Dalam pertemuan itu, Ketua umum PKPI Diaz Hendropriyono membawa 44 perwakilan pengurus nasional dan provinsi untuk bersilaturahmi langsung dengan Presiden Jokowi.

Pasca pilpres 2019, Presiden Jokowi menggelar pertemuan satu per satu dengan parpol pendukungnya. Jokowi sebelumya sudah bertemu dengan pengurus Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PSI, dan Perindo.

Kompas TV Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin akan dibubarkan. Pembubaran yang dilakukan berdekatan dengan isu keretakan di tubuh koalisi pun memunculkan spekulasi akan ada partai politik baru yang masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun meski dibubarkan Partai Solidaritas Indonesia memastikan koalisi akan tetap kompak. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni bahkan memprediksi tidak akan ada partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf yang akan keluar dari koalisi. Dari awal pembentukannya Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin terdiri dari 10 partai politik pendukung pasangan tersebut di Pilpres 2019. Kesepuluh partai tersebut yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PSI, PKPI dan PBB. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan rencana acara pembubaran Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin dan juga berkomentar mengenai kemungkinan bergabungnya partai pendukung Prabowo-Sandi di koalisi pemerintah. #TKNBubar #JokowiMaruf #HastoKristiyanto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com