Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Komnas HAM Nilai Komitmen Pemerintah terhadap HAM Sudah Baik

Kompas.com - 29/07/2019, 17:25 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyatakan, komitmen pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sudah baik. Hal itu didasarkan dari pemerintah yang sudah meratifikasi lebih dari 10 instrumen HAM.

"Kalau kita lihat komitmen negara soal HAM sudah baik ya karena Indonesia sudah meratifikasi lebih dari 10 instrumen HAM," ujar Beka dalam diskusi terkait festival HAM 2019 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

Baca juga: Sepak Terjang Dahnil Anzar, dari Aktivis HAM hingga Didapuk Jadi Jubir Prabowo

Beka menyebutkan, instrumen HAM yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain International Convention on the Right to Child (CRC) dan International Convention on the Elimination and Discrimination againts Women (CEDAW).

Selain itu, lanjutnya, salah satu faktor RI sudah berkomitmen terhadap penegakan HAM adalah adanya lembaga-lembaga independen terkait HAM, seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lainnya.

"Selain lembaga-lembaga, beberapa kementerian juga memiliki program latihan HAM agar menghasilkan kebijakan yang berspektif HAM, seperti di Kemenkumham, Kemendagri, Mahkamah Konstitusi, dan sebainya. Jadi, saya kira banyak sekali yang salah persepsi soal kondisi HAM di Indonesia," paparnya kemudian.

Baca juga: Festival HAM 2019 Digelar November di Jember

Namun demikian, tutur Beka, masih ada sejumlah hambatan yang berujung pada adanya pelanggaran HAM di kementerian atau lembaga dan kebijakan daerah. Ia mengatakan, hingga kini peraturan-peraturan daerah masih banyak yang tidak berbasis HAM.

Ia mencontohkan, dari laporan-laporan yang diterima Komnas HAM, kebijakan daerah yang diskriminatif masih terjadi pada kelompok minoritas.

"Kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas sangat rentan terjadi, bahkan kini semakin banyak. Hal ini yang juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan," tuturnya.

Kompas TV Sebanyak 23 orang tewas dalam serangan udara di sebuah pasar di barat laut Suriah. Otoritas setempat menyatakan, dari total korban tewas, 19 di antaranya diketahui merupakan warga sipil. Jumlah korban tewas bisa saja bertambah, karena dari 45 korban luka, beberapa di antaranya berada dalam kondisi kritis. Selain itu, puluhan warga juga masih terjebak di reruntuhan bangunan. Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris menduga, serangan brutal ini dilakukan oleh militer Rusia. Namun, tudingan tersebut dibantah Rusia dan menyebut laporan pemantau HAM di Suriah itu palsu. Pasca-serangan udara, kelompok The White Helmet langsung berdatangan ke titik serangan. Bersama warga setempat, mereka membongkar tumpukan reruntuhan gedung guna mencari korban yang tertimbun. Sebagian regu pencari bahkan menyebar masuk ke dalam gedung yang sudah hancur sebagian. Pencarian dengan menggunakan alat seadanya berhasil mengeluarkan sejumlah korban dari reruntuhan. Di sisi lain, salah satu korban tewas dalam serangan udara di Suriah adalah seorang wartawan lepas dari Anadolu Agency. Wartawan bernama Anas Diab itu tewas saat melakukan peliputan. Jenazah wartawan berusia 20 tahun itu dimakamkan di kawasan Idlib oleh para kerabat dan warga setempat. Tahun lalu, Anas Diab juga sempat terluka dalam serangan udara rezim Suriah dan dikirim ke Turki untuk mendapatkan perawatan medis. #Suriah #SeranganSuriah #Rusia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com