Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKB Nilai Sikap "Tepo Seliro" Megawati Buka Komunikasi dengan Prabowo

Kompas.com - 26/07/2019, 15:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati terjadi karena tepo seliro.

Jazilul mengatakan, tepo seliro dalam bahasa Jawa adalah rasa simpatik atau menghargai orang lain.

Ia menilai, Megawati menunjukkan rasa simpatiknya kepada Prabowo, sehingga terjadi pertemuan antara kedua ketua umum partai.

"Tepo seliro itu artinya bicara rasa supaya mengerti apa tujuannya. Bagi orang Jawa, mengerti ukurannya masing-masing, lah," kata Jazilul saat dihubungi Jumat (26/7/2019).

Meski begitu, pertemuan Megawati dan Prabowo dinilai hanya sebatas dalam silaturahmi yang wajar. Menurut dia, pertemuan tersebut tak bisa dilihat sebagai pertanda bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintah.

"Saya tidak bisa berkesimpulan apa-apa, karena belum ada pembahasan. Tapi intinya itu tadi, dalam istilah saling merasa tahu pada posisi," ujar Jazilul.

Baca juga: Pertemuan Berlangsung Cair, Megawati Cerita soal Orangtuanya hingga Minta Prabowo Diet

Partai Gerindra dinilai Jazilul Fawaid juga harus bisa menempatkan diri, apakah layak menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau tidak.

Sebab, sampai saat ini Partai Gerindra tak menyampaikan tujuannya bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Yang terpenting Gerindra itu saya belum bisa, 'ini motifnya', belum kebaca. Katanya tidak minta menteri, enggak minta apa, kita enggak tahu. Soal konsep, soal agenda kita tidak tahu, hanya merasa-rasa sepertinya mau masuk," ujarnya.

Pertemuan Megawati dan Prabowo pada Rabu (24/7/2019) diprediksi membuka peluang bagi Partai Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.

Dalam pertemuan itu, Megawati Soekarnoputri mengatakan, Prabowo ingin bertemu dengan Jokowi. Ia pun bersedia untuk menjembatani pertemuan tersebut.

Baca juga: Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan Megawati dengan Prabowo sama sekali tidak membahas bergabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Indonesia Kerja.

Apalagi, Hasto melanjutkan, untuk membahas postur Kabinet Kerja Jilid II.

Namun satu hal yang menjadi penekanan adalah seluruh pihak harus membuka ruang kerja sama di mana pun.

"Ruang kerja sama itu bisa dibangun di parlemen dan MPR, pilkada, atau dalam berbagai isu, seperti menyepakati sistem politik kita ke depan," ujar Hasto singkat kepada Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com