Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Nilai Wajar jika "Fresh Graduate" UI Tolak Gaji Rp 8 Juta

Kompas.com - 25/07/2019, 20:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut berkomentar soal viralnya post dari akun Instagram yang mengaku lulusan baru atau fresh graduate dari Universitas Indonesia (UI) yang menolak bekerja dengan gaji Rp 8 juta per bulan.

Fahri yang juga alumnus UI ini menilai wajar jika lulusan UI berharap mendapat gaji tinggi.

"Dari dulu anak UI memang merasa punya standar gaji yang lebih tinggi daripada fresh graduate dari kampus-kampus lain," kata Fahri yang lulus dari UI pada 1997 ini.

Fahri yang lulus dari Fakultas Ekonomi ini menyebut bahwa banyak rekan-rekannya mengincar perusahaan yang berkantor di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta.

Sebab, di tempat itulah biasanya perusahaan bersedia menggaji karyawannya dengan angka fantastis.

"Itu (kawasan Sudirman dan Thamrin) adalah tempat bagi yang kita sebut sebagai the best paid fresh graduate. Atau tempat bagi lulusan baru yang dibayar dengan bayaran terbaik," kata Fahri.

Baca juga: Survei Membuktikan, 83 Persen Perusahaan Puas dengan Kinerja Alumni UI

Fahri pun menilai wajar jika lulusan UI saat ini memiliki standar tertentu yang bahkan lebih tinggi dari para pendahulunya.

Hal yang terpenting, kata Fahri, lulusan UI memiliki kemampuan dan skill yang membuat mereka layak menuntut gaji tinggi.

"Menurut saya itu biasa saja karena itu sama dengan biaya atau harga pada pasar kerja. Setiap pasar tenaga kerja ada rate-nya, ada price-nya, ada harganya, dan itu normal saja untuk diperdebatkan," kata dia.

Namun, saat lulus dari UI pada 1997, Fahri rupanya tidak melamar kerja ke perusahaan . Saat itu, Fahri memilih mendirikan perusahaan konsultan.

"Saya memang enggak suka melamar, makanya saya kerja sendiri, bikin perusahaan konsultan," kata dia.

Sayangnya, Fahri enggan mengungkapkan penghasilan yang ia dapat per bulannya saat baru lulus.

Halaman:


Terkini Lainnya

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com