Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pemda Tak Sering Gelar Operasi Pasar

Kompas.com - 25/07/2019, 18:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah (pemda) tak terlalu sering menggelar operasi pasar untuk menekan harga barang kebutuhan pokok. Ia menilai hal itu berakibat buruk untuk produsen.

Wapres menyatakan, jika kenaikan harga barang masih dalam batas wajar, tak perlu diselesaikan dengan operasi pasar.

Sebab, kenaikan harga tersebut justru membawa keuntungan bagi petani dan pedagang. Dengan demikian daya beli mereka meningkat seiring meningkatnya keuntungan.

Baca juga: Tak Sampai 1 Jam, Operasi Pasar di Tasikmalaya Ludes Diserbu Warga

Kalla juga meminta pemda membedakan kenaikan harga pada barang konsumsi dan industri. Ia meminta pemda membiarkan jika kenaikan terjadi pada barang industri.

Namun, pemda bisa segera menggelar operasi pasar murah jika kenaikan barang konsumsi seperti beras dan kedelai melonjak tajam.

"Jadi jangan asal harga naik langsung bertindak, sweeping (operasi pasar murah)," ujar Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kalla menyadari kenaikan harga barang konsumsi seperti beras akan menyulitkan konsumen. Namun, ia menilai itu tak masalah jika kenaikannya wajar dan tak menurunkan daya beli masyarakat. Hal itu menunjukkan adanya inflasi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Jaga Stabilitas Harga, Bulog Gencar Lakukan Operasi Pasar

Wapres mengatakan, akan berbahaya bila Pemda terlalu sering menggelar operasi pasar untuk menekan inflasi yang diakibatkan kenaikan harga barang konsumsi. Sebab, keuntungan petani dan pedagang menurun sehingga daya beli mereka juga menurun.

"Kalau terjadi deflasi, pengusaha yang rugi, kalau pengusaha rugi dia bisa PHK tak beri pendapatan ke orang juga, bisa susah juga. Ingat tekanan darahnya kalau inflasi, harus stabil," lanjut Wapres.

Kompas TV Guna mengatasi kesenjangan harga bahan pokok di tingkat petani dengan pedagang, Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Utara menggelar operasi pasar lewat pasar murah. Kegiatan ini diserbu warga karena harga yang ditawarkan jauh dari harga ditingkat pedagang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com