Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Surya Paloh, Anies Baswedan, dan "Pemanasan" Bursa Capres 2024

Kompas.com - 25/07/2019, 14:07 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap bagian dari strategi penjajakan terhadap nama-nama yang dianggap potensial untuk diusung pada Pemilihan Presiden 2024.

Pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan berlangsung di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Mada Sukmajati menilai, langkah ini wajar dilakukan karena meski masih ada waktu 5 tahun, memunculkan sosok pemimpin skala nasional bukan hal yang bisa dijajaki secara instan.

Baca juga: PKS: Anies Salah Satu Rising Star, Wajar Banyak yang Mendekati...

Pada Pilpres 2024, menurut Mada, calon-calon pemimpin ini bisa datang dari dua jalur yakni dari kalangan elite dan tokoh lokal atau sipil yang dinilai potensial.

"Dari jalur elite, jadi orang-orangnya yang teridentifikasi adalah ‘Lu lagi, lu lagi” gitu ya. Anies, AHY, Puan, atau seputaran politik dinasti,” kata Mada.

Sementara, dari yang lainnya bisa jadi nama-nama baru yang muncul untuk mewarnai bursa kepemimpinan nasional.

“Tapi bisa juga jalurnya kita dorong dari bawah, bottom up gitu ya. Termasuk pemimpin-pemimpin lokal yang juga sangat potensial jadi regenarasi di kepemimpinan nasional, juga kelompok-kelompok masyarakat sipil,” ujar dia.

Baca juga: Mendagri: Silakan Pak Anies Bertemu Siapapun untuk Meningkatkan Karir Politik

Mada mengatakan, munculnya para calon pemimpin ini di panggung politik nasional ini tergantung para elite partai partai politik untuk membuka pintu bagi mereka.

“Sehingga tidak hanya muncul elitis yang berasal dari kalangan top, tapi dia (partai politik) juga kita harapkan menjalin komunikasi dengan pemimpin yang berasal dari bawah yang sifatnya bottom up itu tadi ya, termasuk pemimpin daerah, dan kelompok dari masyarakat, dan seterusnya,” kata dia.

Kemampuan partai politik untuk memunculkan nama-nama calon pemimpin nasional baru yang bukan dari kelompok elite, menurut Mada menjadi bukti bahwa parpol menjalankan fungsinya dengan baik.

“Harusnya partai politik justru memiiki fungsi yang lebih baik kalau dia bisa memunculkan alternatif kepemimpinan nasional dari yang sifatnya dari bottom up dari bawah ke atas. Kalau tidak, berarti kan partai politik tidak bisa menjalankan fungsinya,” jelas Mada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com