JAKARTA, KOMPAS.com – Manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap bagian dari strategi penjajakan terhadap nama-nama yang dianggap potensial untuk diusung pada Pemilihan Presiden 2024.
Pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan berlangsung di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Mada Sukmajati menilai, langkah ini wajar dilakukan karena meski masih ada waktu 5 tahun, memunculkan sosok pemimpin skala nasional bukan hal yang bisa dijajaki secara instan.
Baca juga: PKS: Anies Salah Satu Rising Star, Wajar Banyak yang Mendekati...
Pada Pilpres 2024, menurut Mada, calon-calon pemimpin ini bisa datang dari dua jalur yakni dari kalangan elite dan tokoh lokal atau sipil yang dinilai potensial.
"Dari jalur elite, jadi orang-orangnya yang teridentifikasi adalah ‘Lu lagi, lu lagi” gitu ya. Anies, AHY, Puan, atau seputaran politik dinasti,” kata Mada.
Sementara, dari yang lainnya bisa jadi nama-nama baru yang muncul untuk mewarnai bursa kepemimpinan nasional.
“Tapi bisa juga jalurnya kita dorong dari bawah, bottom up gitu ya. Termasuk pemimpin-pemimpin lokal yang juga sangat potensial jadi regenarasi di kepemimpinan nasional, juga kelompok-kelompok masyarakat sipil,” ujar dia.
Baca juga: Mendagri: Silakan Pak Anies Bertemu Siapapun untuk Meningkatkan Karir Politik
Mada mengatakan, munculnya para calon pemimpin ini di panggung politik nasional ini tergantung para elite partai partai politik untuk membuka pintu bagi mereka.
“Sehingga tidak hanya muncul elitis yang berasal dari kalangan top, tapi dia (partai politik) juga kita harapkan menjalin komunikasi dengan pemimpin yang berasal dari bawah yang sifatnya bottom up itu tadi ya, termasuk pemimpin daerah, dan kelompok dari masyarakat, dan seterusnya,” kata dia.
Kemampuan partai politik untuk memunculkan nama-nama calon pemimpin nasional baru yang bukan dari kelompok elite, menurut Mada menjadi bukti bahwa parpol menjalankan fungsinya dengan baik.
“Harusnya partai politik justru memiiki fungsi yang lebih baik kalau dia bisa memunculkan alternatif kepemimpinan nasional dari yang sifatnya dari bottom up dari bawah ke atas. Kalau tidak, berarti kan partai politik tidak bisa menjalankan fungsinya,” jelas Mada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.