Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama PDI-P dan Gerindra Akan Menyulitkan Jokowi, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 25/07/2019, 13:36 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dan pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes, berpendapat, pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (24/7/2019), adalah penjajakan menuju kerja sama politik.

Namun, presiden terpilih Joko Widodo diprediksi akan menemui kesulitan dalam proses menuju kerja sama politik dengan Gerindra.

"Baik Gerindra maupun PDI-P masih dalam tahap pembahasan kerja sama dan perundingan soal koalisi ke depan, apakah Gerindra akan diakomodasi dalam koalisi atau tidak, tentu negosiasinya tidak mudah bagi Jokowi. Soalnya, negosiasi itu akan menimbulkan reaksi dari partai-partai koalisi 01," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Partai-partai politik yang dimaksud ialah Partai Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Sebab, ketua umum empat partai politik tersebut sudah kompak menyatakan, menolak partai politik lain bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Kekompakan empat parpol ini sendiri pun melahirkan koalisi di dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka menyisakan PDI Perjuangan bersama enam parpol lain yang berdasarkan perolehan suara tidak signifikan, yakni Hanura, PSI, Perindo, PKPI, dan PBB.

"Ada blok politik di internal koalisi setelah empat ketum parpol itu bertemu di DPP Nasdem. Alhasil, ada poros politik dalam KIK, pertama yaitu poros empat ketum parpol dan kedua yaitu poros PDI-P ditambah Gerindra (apabila kerja sama politik terwujud). Hal itu tentu akan menyulitkan Jokowi menegosiasikan banyak hal dan kepentingan parpol," ujar Arya.

Agar tidak muncul keretakan, Arya berpendapat, Jokowi dan seluruh parpol pendukungnya mesti kembali berpegang kepada komitmen awal dibentuknya koalisi tersebut.

"Supaya tidak ada keretakan, sebaiknya Jokowi kembali kepada negosiasi awal sebelum pemilu dan sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi untuk menambah partai dalam koalisi," ujar Arya.

Baca juga: PDI-P Sebut Punya Konsep Pembangunan yang Sama dengan Gerindra

Diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu topik pembahasan antara Prabowo dan Megawati dalam pertemuannya Rabu kemarin adalah desain pemerintahan ke depan.

Hasto mengatakan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan Partai Gerindra.

"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada 2009, kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesis dalam hal kebijakan," ujar Hasto di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

"Maka, kalau kami berdua bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya," lanjut dia. 

 

Kompas TV Senyum dan tawa lebar menghiasi wajah presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDi Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menerima pujian atas kelezatan sajian nasi gorengnya dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya bertemu Rabu (24/7) siang di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Megawati, nasi gorengnya ternyata ampuh menjadi penghangat suasana pertemuan dua sahabat lama. Isi pertemuan Megawati dan Prabowo pada Rabu siang tentunya lebih dari sekedar pertemuan dua kawan lama. Prabowo menyatakan memiliki sikap yang sama menjaga NKRI dan siap memberi kontribusi untuk negara. Apa pun motifnya pertemuan antara Megawati dan Prabowo diharapkan bisa mendamaikan para pendukung kedua pihak. Hal ini menjadi bukti kerukunan politik pascakontestasi pilpres kemarin, apakah ini merupakan sinyal berlanjutnya rekonsiliasi, kita tunggu saja. #Jokowi #Prabowo #PrabowoMegawati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com