Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/07/2019, 20:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta presiden terpilih Joko Widodo memberi perhatian kepada partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang tak lolos parlemen.

Sebab, partai-partai tersebut memiliki pengaruh bagi Jokowi-Ma'ruf selama Pilpres 2019.

"Saya kira perlu dipikirkan. Bukan perlu mendapatkan di kabinet, tapi perlu dipikirkan kenapa? Yang tidak lolos itu juga punya warna punya angka punya jumlah yang mendukung Pak Jokowi," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Bertemu Jokowi, OSO Sodorkan 40 Kader Hanura Sebagai Menteri

OSO mengatakan, perhatian yang diberikan Jokowi tak perlu dengan mengangkat menteri dari salah satu kader dalam parpol tersebut. Menurut dia, apresiasi Jokowi kepada partai-partai itu bisa dengan cara apa saja.

Salah satunya, Ia mencontohkan, Jokowi bisa melibatkan partai-partai tersebut dalam setiap kegiatan pemerintah.

"Bisa umpamanya setiap kali event Anda dilibatkan, Anda diundang, Anda diajak, itu semacam apresiasi yang lebih tinggi nilainya daripada menempatkan seseorang di kabinet. Kenapa? karena kita nggak pernah ditinggalkan," pungkasnya.

Baca juga: Hanura Sebut Pertemuan 4 Ketum Parpol di Kantor Nasdem Bahas Kursi MPR

Diketahui, Partai Hanura tak lolos ke parlemen dalam Pemilu 2019. Jumlah suara yang diperoleh Hanura dalam Pileg 2019 sebesar 1,54 persen sehingga tak mencapai ambang batas parlemen yakni 4 persen.

Adapun partai-partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf yang tidak lolos ke parlemen adalah PSI, PKPI dan Perindo.

Kompas TV KPU menegaskan tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi yakni tetap tidak memasukan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang ke dalam daftar calon tetap untuk caleg DPD di Pileg nanti. Pernyataan ini menanggapi surat dari istana lewat Mensesneg, Praktikno yang meneruskan putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta masuk ke dalam DCT Pileg 2019. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyatakan KPU tetap mematuhi putusan MK yang menyatakan pengurus parpol tidak boleh menjadi caleg DPD. #OesmanSaptaOdang #DCTPileg2019 #DPD
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com