Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Daerah Jangan Semua Tergantung Pemerintah Pusat

Kompas.com - 24/07/2019, 16:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para ASN di daerah tak hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Ia meminta pemerintah daerah turut aktif menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing.

Karena itu, Kalla mengatakan, para ASN pemerintah daerah yang baru saja lolos harus menempa dirinya agar mampu menyelesaikan permasalahan di daerahnya. Hal itu disampaikan Kalla saat memberi pembekalan kepada para ASN yang baru lolos tes.

"Maka apabila Anda ditempatkan di daerah jangan semua tergantung ke pusat. Semua serba pusat itu masa lalu. Sekarang pemerintahan di daerah baik buruknya ditentukan oleh kemampuan aparat di daerah untuk menjalankan pemerintahan. Kemajuan dibutuhkan inovasi dan kreatifitas daripada pegawai, ASN, atau PNS di daerah," ujar Kalla di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Ibu Kota Akan Dipindah, Wapres Minta Otonomi Daerah Diperkuat

Apalagi, kata Wapres, saat ini sistem otonomi daerah semakin berjalan di Indonesia. Karena itu pemerintah daerah tak lagi bisa menggantungkan semua permasalahan ke pemerintah pusat.

Ia juga berpesan kepada seluruh ASN di daerah untuk melibatkan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Dengan demikian program pemerintah bisa semakin sejalan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Kalla pun berpesan kepadan ASN di daerah supaya tidak anti terhadap kritik. Ia mengatakan, di era reformasi dan kebebasan pers, para pejabat harus siap menghadapi kritik dan bekerja lebih baik untuk menjawabnya.

Baca juga: Mendagri: Inovasi Perkuat Otonomi Daerah

"Dalam masa reformasi ini juga tentu dipahami adanya kebebasan pers juga, artinya adalah orang akan leluasa mengkritik orang. Anda leluasa dikritik apabila Anda berbuat keliru," ujar Kalla.

"Apabila Anda berbuat tidak sepantasnya, apabila Anda tidak berhasil, maka orang atau media akan mengkritik Anda. Karena itu Anda harus mengetahui hal-hal itu, sehingga mempunyai suatu kemampuan seperti itu (menghadapi kritik)," lanjut Wapres.

Kompas TV Kasus dugaan suap yang kembali menjerat kepala daerah menjadi pengingat betapa praktik memperdagangkan pengaruh dan pemberian fasilitas dalam kontrak-kontrak pemerintah menjadi sebuah korupsi politik yang harus diberantas. Untuk membahasnya lewat sambungan telepon kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Dan di studio telah hadir Robert Endi Jaweng selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. #Penyuapan #KepalaDaerah #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com