Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P: Jangan Sampai Ada Tambahan atau Koalisi Tidak Solid

Kompas.com - 23/07/2019, 19:24 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Andreas Pariera mengatakan, partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf telah solid sehingga, jika ada penambahan partai baru dikhawatirkan koalisi tidak solid.

"Bahwa di luar itu ada suara-suara yang ingin bergabung, tapi yang penting pertama itu koalisi solid. Sehingga jangan sampai ada penambahan atau ini justru membuat koalisi tidak solid," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Andreas mengatakan, dukungan partai-partai koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah cukup sehingga dalam politik yang demokratis diperlukan partai-partai di luar pemerintah untuk menjaga sistem check and balance.

Baca juga: Mardani: Tak Elok Partai Koalisi KIK Dikte Presiden

Andreas mengatakan, pihaknya ingin menghindari kegemukan dalam koalisi pemerintah. Sebab, koalisi yang gemuk justru tidak akan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Dan saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan," tuturnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Pertemuan Megawati-Prabowo Tak Dikaitkan Pembentukan Koalisi

Selanjutnya, Andreas mengatakan, selama ini upaya partai-partai yang pernah mendukung Prabowo-Sandi untuk pindah ke koalisi Jokowi-Ma'ruf mungkin memang ada. Namun, menurut partai-partai tersebut tetap ingin menjadi oposisi.

"Saya kira selama ini upaya-upaya seperti itu (gabung koalisi pemerintah) mungkin ada, tapi secara jelas juga mereka saya kira temen-temen Gerindra kebanyakan lebih suka ada di luar. Mungkin ada satu dua partai yang lain, tapi itu tadi posisi menjaga soliditas itu jauh lebih penting," pungkasnya.

Kompas TV Ketua Dewan KehormatanPartai Amanat Nasional lagi-lagi membuat pernyataan kontroversi. Amien Raismengusulkan pembagianjatah kursi kekuasaan sebesar 55:45 persen sebagai syarat rekonsiliasi. Pernyataan Amien Rais ini dianggap aneh dan tidak masuk akal oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai transaksi yang diminta Amien layaknya seperti dagang sapi dan bukan wujud dari rekonsiliasi. Jazilul meyakini, Jokowi tidak akan suka syarat rekonsiliasi dari Amien Rais. Namun, PKB meyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepadaPresidenJokowi. Sementara meski berada dalam satu biduk, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, enggan menanggapi penyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, tentang pembagian porsi 55:45 terkait rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto.<br /> <br /> Zulkifli Hasan malah menegaskan dukungan yang diberikan kepada Jokowi adalah tanpa syarat. Menurut Zulkifli Hasan,Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi pembantunya dalam kabinet. Tarik ulur koalisi partai politik masih terus berlanjut. Publik menanti siapakah parpol yang tergiur masuk dalam koalisi atau konsisten menjadi oposisi. #AmienRais #Jokowi #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com