Mardani: Tak Elok Partai Koalisi KIK Dikte Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, tidak elok kalau partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mendikte Presiden Joko Widodo terkait jabatan di kementerian ataupun lembaga pemerintahan lima tahun ke depan.

Hal itu Mardani ungkapkan terkait pertemuan sebagian ketua umum partai KIK, yaitu Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), Suharso Monoarfa (PPP), dan Airlangga Hartarto (Golkar) di DPP Nasdem, Senin (23/7/2019).

"Secara etika benar jika partai koalisi 01 punya hak moral untuk menyatakan pendapat dan usulannya tentang format kabinet atau pimpinan MPR, tetapi sekali lagi, yang berhak memutuskan menerima atau menolak masukan partai adalah Presiden Jokowi, akan elok jika partai tidak mendikte presiden," kata Mardani kepada Kompas.com, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Pemilihan Wagub Molor, PKS Sebut Itu sebagai Proses Politik

Mardani menyampaikan, dalam sistem presidensial, Presiden Jokowi mendapatkan kekuasaan mutlak untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Maka dari itu, lanjut dia, Presiden Jokowi memiliki wewenang dalam menentukan siapa saja yang dinilai memiliki kompetensi mengisi jabatan dalam kabinetnya.

Di sisi lain, Mardani juga mengimbau kepada setiap partai politik untuk membangun demokrasi yang sehat. Menurut dia, pemerintah ke depan membutuhkan partai oposisi yang kuat dan berkualitas.

"Sebetulnya ini bukan tentang jumlah saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan kehendak publik. Negara yang sehat selalu ada dalam keseimbangan dan iklim kompetitif yang menguntungkan publik," ujar dia.

PKS, seperti diungkapkan Mardani, juga menghormati jika ada partai-partai yang hendak bergabung dengan KIK.

Namun, baginya, setiap partai memiliki tugas yang sama yaitu membangun demokrasi yang sehat.

"PKS hormati semua keputusan parpol dan tetap bersahabat. Tapi persahabatan dalam perbedaan adalah keniscayaan. Kami oposisi juga sama mulianya dengan kerja keras Pak Jokowi dalam membangun Indonesia," pungkas Mardani.

Diberitakan, sebagian ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019, Senin (22/7/2019), berkumpul di kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Hadir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sendiri sebagai tuan rumah.

Dalam konferensi pers malam harinya, sejumlah topik diungkapkan keempat ketum parpol ini. Antara lain, keempatnya sepakat bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf berjalan sekat dan tetap solid mendukung pemerintahan lima tahun ke depan. Mereka sekaligus sepakat menjaga situasi kondusif ini ke depan.

Baca juga: Golkar dan PKS Setuju Amnesti untuk Baiq Nuril

Muhaimin menekankan, kebersamaan dan kesolidan parpol menjadi kunci sukses pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, apabila ada permasalahan dalam koalisi, ia berharap diselesaikan secara musyawarah.

Keempat ketum parpol juga menegaskan, hingga kini, koalisinya belum membahas kemungkinan oposisi masuk ke kursi pemerintahan. Kini, yang menjadi fokus koalisi adalah menguatkan kesolidan dan kesatuan antarpartai koalisi.

Saat konferensi pers berlangsung, tidak tampak ketua umum atau elite parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf lain. Misalnya PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, PSI atau PBB.