Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Dokumen Daftar Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 17/07/2019, 12:00 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah dokumen yang menyebutkan risalah rapat mengenai daftar menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin beredar di media sosial dan aplikasi berbagi pesan.

Setelah dikonfirmasi, dokumen itu dipastikan hoaks alias informasi bohong. 

Narasi yang beredar

Tangkapan layar dokumen risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024. Setelah dikonfirmasi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), dokumen tersebut hoaks alias informasi bohong. WhatsApp Tangkapan layar dokumen risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024. Setelah dikonfirmasi oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), dokumen tersebut hoaks alias informasi bohong.
Sejak Selasa (16/7/2019), dokumen itu beredar. Ada yang menyebarkannya melalui grup Whatsapp, ada pula yang membagikannya di media sosial.

Dokumen itu menyebutkan rapat digelar pada Minggu, 14 Juli 2019 pukul 21.00 WIB, secara tertutup di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Adapun dalam dokumen tersebut, tercantum nama Joko Widodo sebagai pemimpin rapat dan Pramono sebagai sekretaris rapat.

Kemudian, pada bagian kop surat terdapat lambang Garuda dan tulisan Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia, Risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024, pada bagian bawahnya.

Dalam dokumen yang beredar, terdapat sejumlah nama yang disebut akan menempati posisi sebagai menteri dalam menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Nama-nama tersebut antara lain putri pengusaha Hary Tanoesoedijo, Angela Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Ada pula nama Erick Thori yang disebut akan menempati posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Penelusuran Kompas.com

Untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen tersebut, Kompas.com menanyakannya kepada Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir.

Erick menegaskan bahwa dokumen itu tidak benar.

"Hoaks," ujar Erick Thohir, Rabu (17/7/2019).

Selengkapnya, baca: Hoaks, Nama Menteri Kabinet Jilid II dengan Kop Garuda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com