JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin penyusunan peraturan dan program di daerah disesuaikan dengan Visi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo.
"Setiap pengambilan keputusan apa pun, menyusun perda, menyusun program berangkat dari visi misi Pak Jokowi lima tahun ke depan," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).
Tjahjo mengatakan, dirinya sudah menyebar dokumen Visi Indonedia yang disampaikan Jokowi kepada para pegawai negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan mahsiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Baca juga: Mendagri: ASN Harus Loyal dan Taat Kepada Presiden dan Wapres Terpilih
Dokumen yang sama juga disebarluaskan kepada para kepala desa, camat, dan aparatur sipil negara di daerah-daerah untuk dijadikan pegangan.
"Itu tegak lurus, apapun harus ikut, mudah-mudahan nanti kementerian lembaga lain juga akan sama," ujar Tjahjo.
Menurut dia, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang tercantum dalam Visi Indonesia Jokowi memang harus dimulai dari daerah.
"Mempercepat reformasi birokrasi terintegrasi di bagian daripada konteks yang kuncinya stabilitas daerah," kata Tjahjo.
Baca juga: Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa
Diberitakan, Presiden terpilih Jokowi menyampaikan pidato dalam acara Visi Indonesia yang digagas relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019) malam.
Sesuai tema acara, dalam pidatonya Jokowi bicara banyak hal terkait Indonesia di ke depan. Jokowi menyebutkan lima aspek yang akan menjadi fokus pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Kelima aspek itu adalah pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN tepat sasaran.