Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Ingin Perda dan Program Daerah Sesuai Visi Indonesia Jokowi

Kompas.com - 16/07/2019, 13:28 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin penyusunan peraturan dan program di daerah disesuaikan dengan Visi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo.

"Setiap pengambilan keputusan apa pun, menyusun perda, menyusun program berangkat dari visi misi Pak Jokowi lima tahun ke depan," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Tjahjo mengatakan, dirinya sudah menyebar dokumen Visi Indonedia yang disampaikan Jokowi kepada para pegawai negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan mahsiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Baca juga: Mendagri: ASN Harus Loyal dan Taat Kepada Presiden dan Wapres Terpilih

Dokumen yang sama juga disebarluaskan kepada para kepala desa, camat, dan aparatur sipil negara di daerah-daerah untuk dijadikan pegangan.

"Itu tegak lurus, apapun harus ikut, mudah-mudahan nanti kementerian lembaga lain juga akan sama," ujar Tjahjo.

Menurut dia, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang tercantum dalam Visi Indonesia Jokowi memang harus dimulai dari daerah.

"Mempercepat reformasi birokrasi terintegrasi di bagian daripada konteks yang kuncinya stabilitas daerah," kata Tjahjo.

Baca juga: Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Diberitakan, Presiden terpilih Jokowi menyampaikan pidato dalam acara Visi Indonesia yang digagas relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019) malam.

Sesuai tema acara, dalam pidatonya Jokowi bicara banyak hal terkait Indonesia di ke depan. Jokowi menyebutkan lima aspek yang akan menjadi fokus pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Kelima aspek itu adalah pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN tepat sasaran.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan segera menyampaikan nama calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur sejak Sandiaga Uno maju sebagai Cawapres pada Pilpres 2019. Turut menghadiri acara rapat Paripurna pada hari ulang tahun DKI Jakarta di Gedung Balai Kota Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera menyampaikan nama calon Wakil Gubernur DKI. #CawagubDKI #AniesBaswedan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com