Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beberapa Catatan untuk Pidato Visi Indonesia Jokowi

Kompas.com - 16/07/2019, 09:31 WIB
Retia Kartika Dewi,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Apresiasi dan catatan diberikan terhadap pidato "Visi Indonesia" yang disampaikan presiden terpilih, Joko Widodo, di Sentul International Convention Center, Bogor pada Minggu (14/7/2019).

Dalam pidatonya, selain menekankan pada persatuan, Jokowi juga memaparkan lima poin yang akan menjadi fokus pemerintahannya ke depan.

Lima fokus itu adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pangkas yang menghambat investasi, reformasi birokrasi, dan pembangunan APBN tepat sasaran.

Ada beberapa isu yang tidak disinggung oleh Jokowi, seperti isu lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisi Nasional HAM dan Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan catatan atas tak disinggungnya kedua isu itu oleh Jokowi.

Komnas HAM kecewa

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, Komnas HAM kecewa karena Jokowi tidak menyinggung soal HAM pada pidato Visi Indonesia.

Menurut dia, hal ini menimbulkan persepsi bahwa Jokowi tidak menempatkan isu HAM sebagai prioritas pada pemerintahan lima tahun ke depan.

Beka mengatakan, seharusnya Jokowi mengungkapkan agenda pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam pidatonya.

Alasannya, pada periode pertama pemerintahan, Jokowi masih menyisakan catatan terkait HAM, misalnya pembangunan infrastuktur yang masih mengabaikan prinsip-prinsip HAM, maraknya kasus intoleransi, dan tingginya angka konflik agraria dalam bentuk sengketa lahan dengan perusahaan asing.

"Dan terakhir soal kasus pelanggaran berat HAM yang belum diselesaikan," ujar Beka.

Baca juga: Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Menanggapi kritik Komnas HAM, Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan, meski tak disinggung dalam pidato, Jokowi tetap berkomitmen untuk fokus pada isu HAM dan lingkungan.

"Tentunya persoalan HAM, persoalan lingkungan adalah persoalan yang lebih dulu menjadi hal yang harus diselesaikan dengan berbagai persoalan HAM yang ada," ujar Aria, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Ia menjelaskan, pidato yang disampaikan Jokowi memang fokus pada visi pembangunan manusia dengan narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa.

Baca juga: Isu Lingkungan dan HAM Tak Disebut dalam Pidato Visi Indonesia, Ini Penjelasan TKN

Isu pemberantasan korupsi

Catatan lainnya datang dari Indonesia Coruption Watch (ICW).

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya menyinggung soal pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pada pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com