Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Kartu Baru Jokowi Masuk APBN 2020, Berapa Anggarannya?

Kompas.com - 16/07/2019, 08:15 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan program tiga kartu baru yang disampaikan presiden terpilih Joko Widodo saat kampanye pilpres 2019 lalu akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Tiga kartu yang dimaksud yakni Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah serta Kartu Sembako Murah.

Untuk kartu Pra Kerja, Sri Mulyani menyebut pemerintah akan menyiapkan dana Rp 10 Triliun di APBN. Anggaran sebesar itu ditargetkan bisa memberi pelatihan kepada 2 juta masyarakat yang masih menganggur.

Baca juga: Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran

"Yaitu 1 juta orang melalui pelatihan digital dan 1 juta orang pelatihan reguler. Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas pagu indikatif tahun anggaran 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Untuk KIP Kuliah, akan ada lebih banyak mahasiswa yang mendapat beasiswa. Dari yang saat ini berjumlah 360.000, akan ada tambahan 420.000 orang.

"Jadi totalnya akan mencapai 780.000 mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa. Ini adalah menambah anggaran yang tadinya sekitar Rp 4,8 Triliun dengan tambahan (menjadi) Rp 7,6 Triliun," kata dia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Belum Tahu Tiga Kartu Baru Jokowi

Sementara untuk kartu sembako, jumlah alokasinya diperkirakan mencapai Rp 25,7 Triliun. Anggaran tersebut mencakup lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

"Apa yang disebut kartu sembako adalah meredesain apa yang sekarang dikenal oleh masyarakat dari sisi rastra, yang juga merupakan penguatan. Jadi jumlah rumah tangganya maupun dari sisi jumlah manfaat yang akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan pada 2020," kata dia.

Kompas TV 1 Agustus 2019, PT Kereta Commuter Indonesia segera berlakukan stasiun khusus KMT dan uang elektronik. Stasiun Sudirman, Palmerah, cikini, Taman Kota dan Universitas Indonesia hanya menerima transaksi <em>cashless</em>. PT KCI tengah mensosialisasikan melalui petugas dan kanal media sosial. KCI sendiri menjual kartu multi trip dengan harga Rp 30.000 sudah termasuk saldo Rp 10.000. Bagaimana Sahabat KompasTV, sudah siap dengan kebijakan ini? Kalau menurut kamu gimana? #CommuterLine #StasiunKhususKMT
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com