Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Kompas.com - 15/07/2019, 22:02 WIB
Anissa DW,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Sodik Mujahid menilai, rekonsiliasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak menjadi masalah selama masih dalam bingkai Empat Pilar MPR.

Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, nilai-nilai seperti itu perlu diajarkan kepada masyarakat.

“Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR, rekonsiliasi tak masalah,” ujar Sodik dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, nilai-nilai dari Empat Pilar MPR harus dijadikan dasar demokrasi bangsa Indonesia. Terutama dalam hal check and balance.

Baca juga : Amien Rais Setuju Rekonsiliasi, tetapi Bukan dengan Bagi-bagi Kursi

“Kami akan mengkritik sekeras apapun namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai konstitusi”, tuturnya.

Meski demikian, Partai Gerindra juga akan memuji dan mengapresiasi langkah pemerintah bila benar dalam menjalankan pembangunan. Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, lebih mengutamakan kepentingan bangsa.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie berpendapat, rekonsiliasi yang dilakukan pada Sabtu (13/7/2019) lalu itu membawa kesejukan pada bangsa. Dia pun turut mengapresiasi rekonsiliasi tersebut. 

Baca juga : PDI-P: Pertemuan Jokowi-Prabowo Tepis Isu Rekonsiliasi Berbentuk Bagi-bagi Kursi

Syarief mengakui, Pemilu Presiden 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini terdapat potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu-isu strategis dikalahkan oleh isu-isu primordial.

“Bisa jadi hal itu untuk mengangkat emosional pendukung. Banyak informasi yang diplintir,” imbuhnya.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP) RI Sodik Mujahid dan Syarief Abdullah Alkadrie dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).  Dok. Humas MPR RI Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP) RI Sodik Mujahid dan Syarief Abdullah Alkadrie dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Untuk itu, dia berharap, rekonsiliasi yang dibangun bersifat makro untuk kepentingan bangsa. Untuk kepentingan besar yang perlu dipersamakan.

Syarief mengaku, di antara masyarakat masih ada ketidakdewasaan dalam berpolitik, ada yang belum mengakui kekalahan. Untuk menyikapi hal ini, ke depannya perlu dibangun rasa kebersamaan.

Baca juga : Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi, Mahfud Bilang "Jangan Campur Aduk Hukum dan Politik"

Oleh karena itu, dia berharap, selepas Pemilu Presiden masyarakat kembali ke aktivitas semula sambil memupuk rasa kebangsaan.

“Dalam Pemilu Presiden pastinya ada pasangan calon. Bisa dua pasangan, tiga, bahkan empat,” ucap Syarief dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Koalisi pendukung pasangan yang kemudian terbentuk, imbuh Syarief, harus sesuai dengan platform yang sama. Dia mencontohkan, partainya mendukung Joko Widodo selama dua kali Pemilu Presiden karena mempunyai persamaan visi dan misi.

“Jadi, koalisi dibangun tidak secara pragmatis. Bila pragmatis ini yang perlu dikritisi,” terangnya.

Bagi dia, tidak menjadi masalah bila ada partai yang memilih berada di luar koalisi pendukung pemerintahan. Sebab, menjadi oposisi merupakan salah satu bentuk kebersamaan.

Dengan adanya oposisi, menurut Syarief, membuat demokrasi menjadi sehat dan bagus karena ada pihak yang mengingatkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com