Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Instruksi Jokowi Terkait APBN 2020

Kompas.com - 15/07/2019, 16:00 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan lima instruksi kepada jajarannya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Instruksi itu disampaikan Jokowi kepada jajarannya saat rapat terbatas pagu indikatif tahun anggaran 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Presiden berpesan, pada tahun 2020, seluruh jajarannya harus bisa mengantispiasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dengan dinamis.

Baca juga: ICW Ingatkan Jokowi untuk Hindari Negosiasi Politik yang Lemahkan KPK

 

Oleh sebab itu, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut.

"Terus kita jaga (APBN) tetap sehat, tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan  pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu pagu indikatif 2020 ada beberapa hal yangperlu saya ingatkan," kata Jokowi.

Pertama, Presiden mengingatkan kembali bahwa mulai 2020 fokus pemerintah adalah pembangunan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, APBN 2020 harus fokus pada penididkan, kesehatan, maupun pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri.

"Yang kedua, anggaran 5 persen di bidang kesehatan saya harapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal yang paling penting dalam sektor kesehatan ini yaitu pemberantasan stunting dan kurang gizi. Selain itu, keselamatan ibu hamil saat melahirkan.

Program imunisasi juga betul-betul harus jadi fokus dalam pembangunan SDM.

Baca juga: Bamsoet Berharap Surat Jokowi Soal Amnesti Baiq Nuril Sampai Senin Ini

Ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur, Presiden meminta lebih difkokuskan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, perkebunan, pertanian perikanan, serta sentra-sentra UKM.

Keempat, Presiden berpesan agar RAPBN 2020 mampu mengurangi kemiskinan.

"Dan saya lihat yang namanya PKH, dana desa dan nantinya kartu sembako nantinya bisa menyasar ke yg menbutuhkan, termasuk juga bantuan modal utk pengusaha2 mikro, UMKM," kata dia.

Terakhir, untuk belanja pegawai, Presiden mengingatkan, semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah.

Semua kementerian dan lembaga diimbau menggunakan anggaran seefisiien mungkin dan mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com