Bamsoet Berharap Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril Sampai Senin Ini

Kompas.com - 15/07/2019, 15:12 WIB

Ihsanuddin,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ihsanuddin

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) menerima surat jaminan penangguhan eksekusi terhadap terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (tengah) dari anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka, di sela-sela Forum Legislasi bertema Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju? di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam kesempatan tersebut, Baiq Nuril berharap DPR dapat mempertimbangkan keadilan untuk dirinya.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap surat dari Presiden Joko Widodo terkait amnesti Baiq Nuril Maqnun bisa masuk ke sekretaris DPR RI pada Senin (15/7/2015) sore atau malam ini.

Dengan begitu, surat tersebut bisa langsung dibacakan dalam sidang paripurna yang sudah dijadwalkan pada Selasa besok.

"Kalau bisa malam ini dikirim, besok kita bacakan di paripurna," kata Bambang usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Bambang mengatakan, setiap surat yang masuk ke DPR harus dibacakan di rapat paripurna. Setelah itu, barulah surat tersebut dapat ditindaklanjuti.

Setelah surat dari Presiden dibacakan di rapat paripurna, maka Komisi III DPR bisa langsung membahas amnesti Baiq Nuril.

"Mudah-mudahan satu minggu ini dapat diselesaikan dengan baik pertimbangan DPR atas amnesti daripada Baiq Nuril," kata politisi Partai Golkar ini.

Bambang meyakini seluruh fraksi di Komisi III DPR pada akhirnya akan sepakat memberi pertimbangan kepada Presiden untuk mengeluarkan amnesti. Sebab, menurut dia, hal ini adalah masalah kemanusiaan.

"Mulus, karena ini soal kemanusiaan. Karena tidak ada yang tidak berkemanusiaan di DPR," kata Bambang.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, surat Presiden ke DPR terkait amnesti untuk Baiq Nuril akan segera dikirim. Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi telah masuknya surat permohonan dari Baiq kepada Presiden agar mendapat amnesti.

Moeldoko mengatakan, surat dari Baiq Nuril akan segera disampaikan ke Presiden. Setelah itu, Presiden akan langsung meminta pertimbangan DPR untuk memberi amnesti untuk Baiq Nuril.

"Secepatnya, sehingga nanti ada untuk mengirim surat ke DPR bisa segera dan bisa dimintai pertimbangannya," kata Moeldoko usai menerima Baiq Nuril di kantornya.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2, amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden selaku kepala negara. Kendati demikian, kewenangan Presiden itu tetap membutuhkan pertimbangan dari DPR.

Kompas TV Presiden Joko Widodo berjanji akan segera memutuskan amnesti bagi Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, setelah memperoleh rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM.<br /> Presiden menyebut, hingga saat ini, rekomendasi itu, belum ia terima. Setelah menerima rekomendasi Menkumham, presiden melalui menteri sekretaris negara akan meminta pertimbangan hukum ke Komisi III DPR, yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.