Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Pentingnya Keamanan Negara untuk Tarik Investasi

Kompas.com - 15/07/2019, 13:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya pertahanan dan keamanan negara untuk menarik investasi masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla saat memberi pembekalan para Calon Perwira Remaja TNI dan Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/7/2019).

"Dibutukan banyak investasi seperti apa yang dikatakan Presiden semalam. Investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan syarat utama ialah situasi negara dan bangsa dalam keadaan damai dan tertib," ujar Kalla.

Baca juga: Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Hajar Pungli dan Penghambat Investasi

Kalla mengatakan menjaga keamanan dan pertahanan negara merupakan tugas seluruh anggota TNI dan Polri.

Wapres mengatakan, hanya dalam kondisi yang aman, perekonomian bisa berjalan dan terus bertumbuh.

Menurut Kalla, apabila keamanan tak stabil, produksi barang dan jasa akan terganggu sehingga mengurangi pendapatan. Kalla menambahkan, jika pendapatan berkurang, daya beli juga menurun.

Baca juga: Jangan Alergi terhadap Investasi, Ini Realisasi Investasi Era Jokowi-JK

"Jadi tak ada bangsa maju tanpa kedamaian dan ketertiban, dan penegakkan hukum bangsa. Karena itu bagian dari tugas Anda semua dan tugas kita bangsa itu untuk menjaga persatuan, mencapai kedamaian dan juga ketertiban," tutur Kalla.

"Karena hanya dengan damai dan tertib, itulah pengusaha dapat bekerja rakyat dapat berproduksi dan kita semua dapat menikmati kemampuan bangsa yang besar ini untuk maju," lanjut Wapres.

Kompas TV Pada pidato visi Indonesia 2019-2014 pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memastikan ada 5 fokus kerja yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Perubahan kondisi global yang cepat dan dinamis membuat pemerintahan lima tahun ke depan menempuh pola baru dalam mengelola negara. Jokowi menyatakan lima fokus di jilid kedua pemerintahannya adalah melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur pembangunan sumber daya manusia menarik investasi mereformasi birokrasi dan menjamin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan pemerintah juga dituntut memiliki fleksibilitas yang tinggi mengingat perubahan ekonomi dunia yang sangat cepat. #JokowiMaruf #VisiIndonesia #FokusKerja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com