Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Diharap Jadi Oposisi Proporsional bagi Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 14/07/2019, 12:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan lingkaran elite politik pendukungnya berperan sebagai oposisi bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Peran yang kita harapkan adalah check and balances. Itu sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam sistem presidensial, di tengah posisi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang sangat kuat," kata Titi kepada Kompas.com, Minggu (14/7/2019).

Oleh karena itu, Titi berharap pihak Prabowo bisa berperan secara proporsional di parlemen untuk mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Tentu harus diperankan secara proporsional. Ini juga bisa menjadi edukasi politik yang baik ke masyarakat kita," kata Titi.

"Jadi diskursus politik, dialog politik tetap harus berjalan tanpa kemudian menegasikan peran dari masing pihak sebagai bagian dari pemerintahan atau sebagai penyeimbang di parlemen," ujarnya.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo, Bertemu di MRT, Pesan Akhiri Cebong-Kampret dan Makan Bareng

Hal itu, menurut Titi, guna memastikan agar visi, misi, dan program kerja kandidat terpilih bisa terpenuhi dan terwujud untuk kepentingan masyarakat luas.

"Dia (pihak oposisi) menjadi bagian dari pengawasan dan kontrol agar berbagai program dan janji politik yang ditawarkan itu bisa direalisasikan ke seluruh rakyat Indonesia. Agar itu tidak terjadi keterputusan antara rakyat dan para pejabat publik terpilih," kata Titi.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai bertemu Jokowi.

"Oposisi juga siap, check and balance siap," ujar Prabowo selepas makan siang bersama Presiden Joko Widodo di FX Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Kendati demikian, Prabowo tidak mengungkapkan sikap resminya apakah tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintah.

"Yang penting negara kita kuat, kita bersatu," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com