Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Pengelola Sate Khas Senayan, Dadakan Jadi Tempat Pertemuan Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 13/07/2019, 14:22 WIB
Christoforus Ristianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Sate Khas Senayan FX Sudirman mengaku tidak tahu bahwa Presiden Joko Widodo akan menyantap makan siang bersama Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7/2019).

Presiden Jokowi dan rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo, makan siang di restoran tersebut.

Operational Manager restoran Sate Khas Senayan, Lisa Syauota, mengaku, peristiwa tersebut dadakan dan baru dikabari oleh tim panitia pada Jumat malam (12/7/2019).

"Iya dadakan, jadi sebenarnya kan dari malam mereka (panitia) sudah reservasi, tapi kita tidak tahu untuk Bapak Jokowi. Mereka sudah pesan menu makanan dan segala macam, lalu pagi ini kita baru dikabari ternyata untuk Pak Jokowi," ujar Lisa saat ditemui di sela-sela kesibukannya mengatur makanan.

Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Ini Pernyataan Lengkap Prabowo Subianto

Lisa menjelaskan, makanan yang dipesan oleh pihak panitia, yakni makanan ringan, makanan berat, dan minuman.

"Kalau untuk jajajannya ada ongol-ongol, mendut, lalu cenil. Minumannya teh sama air mineral. Kemudian ada juga goreng-gorengan, lalu ada tahu pong," ujar Lisa.

"Untuk makanan beratnya ada empat, ada lontong cap gomeh, nasi langgih, nasi pecel empal, dan nasi kuning campur, plus sate kambing serta sate ayam," sambungnya.

Baca juga: Prabowo: Kita Bangga Indonesia Punya MRT

Lisa bercerita, untuk semua makanan dan minuman yang dihidangkan juga dites oleh pihak panitia pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ia menyebutkan, semua makanan telah lolos tes.

"Tentunya mereka (panitia) membawa alat, dites mulai dari halal atau tidak, terus asin dan manisnya, serta reservasi untuk 200 orang. Itu permintaan dari pihak panitia. Kita hanya menyediakan, tapi panitia yang tes makananya," imbuhnya.

Menurut dia, pihaknya diminta untuk menyidangkan makanan dan minuman yang tidak manis. Sebab, panitia menyatakan, Presiden Jokowi tidak boleh menyantap makanan dan minuman manis.

"Bapak enggak makan makanan yang ada gulanya, jadi enggak boleh manis-manis. Semua makanan untuk Pak Jokowi dan Prabowo dites," sambungnya.

Baca juga: Pelukan Jokowi-Prabowo yang Akhiri Cebong vs Kampret...

Kesibukan Lisa tidak hanya terkait makanan saja, tetapi juga model meja dan kursi yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi dan Prabowo serta pejabat yang mendampinginya.

Pejabat yang ikut seperti Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo.

"Tadi aba-aba dari panitia membuat kita bolak-balik, gonta-ganti model mejanya yang berubah-ubah, dan sebagainya," paparnya.

Selain itu, Lisa dan pegawainya juga mengalami kesulitan dalam menghidangkan makanan dan minuman karena banyak orang di resrotannya.

"Kita harus cepat, tapi orang yang berdiri cukup banyak dan menghalangi service-kan, semua orang berdiri. Kita nungguin instruksi dari panitia, apakah makanan dan minuman sudah bisa dikeluarkan atau tidak. Kita sih sudah ready," ungkapnya kemudian.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Prabowo bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB.

Keduanya sama-sama menaiki MRT kemudian bertolak ke stasiun Senayan.

Setelah memberikan pernyataan pers selama sekitar 10 menit, Jokowi dan Prabowo berjalan kaki menuju FX Sudirman untuk santap siang bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com