Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/07/2019, 18:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono membantah partainya meminta pemerintah membantu kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia sebagai syarat rekonsiliasi antara Joko Woidodo dengan Prabowo Subianto.

"Permintaan (kepada pemerintah) supaya Habib Rizieq bisa kembali ke Indonesia, kata siapa? Kan bukan keputusan partai Gerindra," ujar Arief saat dijumpai di Jakarta, Jumat (12/7/2019), sebagaimana dikutip Antara.

Baca juga: Kepulangan Rizieq Shihab yang Terkendala Denda Izin Tinggal di Arab Saudi...

Arief mengakui, informasi tersebut sudah beredar luas di masyarakat. Bahkan, ia juga mendengar bahwa penghapusan perkara hukum pada Rizieq juga menjadi salah satu syarat rekonsiliasi Jokowi-Prabowo.

Namun, sekali lagi ia mengingatkan bahwa hal tersebut bukanlah keputusan resmi Gerindra.

Menurut Arief, informasi serupa juga ada yang dilontarkan oleh segelintir kader Gerindra dan simpatisan.

"Rekonsiliasi dengan syarat Habib Rizieq dikembalikan atau dihapus permasalahan hukumnya itu sama sekali belum ada pembicaraan dalam Partai Gerindra ya. Mungkin itu baru semacam kata-kata saja dari para kader Gerindra dan simpatisan dengan Habib Rizieq," ujar Arief.

Baca juga: Sebelum Ada Wacana Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Sudah Lama Rizieq Ingin Pulang

Apabila syarat tersebut diucapkan oleh kader partai politik di luar Gerindra, Arief sekaligus mengingatkan bahwa koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019 sudah dibubarkan.

"BPN adil makmur kan sudah bubar. Artinya parpol berjalan sendiri-sendiri. Hanya usulan yang nantinya kalau terjadi silaturahim, namun belum ada pada tataran strategis di internal partai (Gerindra)," tambah dia.

Diberitakan, pemerintah Indonesia membantu kepulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 pertama kali diungkapkan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Ia membenarkan pihaknya mengajukan hal itu ke Presiden Joko Widodo.

Tidak hanya pemulangan Rizieq Shihab, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

"Ya keseluruhan (pemulangan Rizieq), bukan hanya itu. Tapi keseluruhan bukan hanya itu. Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang. Lagi diproses-proses. Ya segala macamlah ya," ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

 

Kompas TV Terkait adanya syarat rekonsiliasi dari kubu Prabowo yang meminta agar Rizieq Shihab dapat kembali ke tanah air. Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjiatan justru mempertanyakan kaitan antara rekonsiliasi dan kasus Rizieq Shihab. Luhut memastikan Presiden Jokowi masih dalam posisi selalu bersedia jika dipertemukan dengan Prabowo. #RizieqShihab #LuhutBinsar #SyaratRekonsiliasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com