Hendropriyono Usul ke DPR/MPR Masa Jabatan Presiden Hanya Satu Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono, Jumat (12/7/2019) siang, menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selepas pertemuan yang berlangsung tertutup, Hendropriyono mengaku, mengusulkan perubahan periode jabatan presiden menjadi satu periode masa jabatan saja. Namun, masa waktunya menjadi delapan tahun, bukan lima tahun seperti sekarang ini.

"Saya usul dan nampaknya ketua DPR cocok pikirannya, bahwa tenggang waktu presiden dan kepala daerah itu delapan tahun saja ya. Tapi satu kali saja. Turun, penggantinya nanti silahkan berkompetisi," ujar Hendropriyono.

Baca juga: Menurut Fadli Zon, JK Bisa Kembali Jadi Cawapres Lewat Amandemen UUD

Menurut pria yang juga mantan Ketua Umum PKPI itu, pembatasan masa jabatan kepala negara selama satu periode delapan tahun dapat mengurangi kegaduhan politik di masyarakat akibat perebutan kekuasaan. Pemerintahan pun diyakini dapat berjalan lebih lancar.

"Jadi, delapan tahun itu pemerintahannya kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji Pemerintah. Pemerintah pun tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja saja delapan tahun yang betul," ujar Hendropriyono.

Oleh karena itu, Hendropriyono juga akan berkomunikasi dengan MPR RI untuk melakukan adendum (penambahan klausul) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 demi memuluskan wacana tersebut.

Baca juga: BPIP Ingin Amandemen UUD 1945 dan Kembalikan GBHN

"Saya bilang, tolong itu konstitusi kan bisa diadendum. Kalau tidak bisa diamandemen, diandendum saja kalau tenggat waktu kepala pemerintah dan kepala daerah itu delapan tahun sekali saja," kata Hendropriyono.