Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Banjir di Konawe dan Samarinda, Wapres Sebut Hutan Dibabat untuk Tambang

Kompas.com - 11/07/2019, 18:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan banjir besar yang melanda Konawe, Sulawesi Tenggara, dan Samarinda, Kalimantan Timur, disebabkan pembabatan hutan yang digunakan untuk pertambangan.

"Kalau kita lihat saja contoh, kenapa banjir di Konawe dan Samarinda yang hebat? Duanya-duanya aerah tambang yang merusak hutan," kata Kalla di acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

"Konawe habis hutan karena ditambang untuk nikel. Di Samarinda dan sekitarnya habis juga hutan dirambah untuk batu bara. Maka rusaklah Samarinda, banjirlah Samarinda dan banjirlah Konawe," lanjut Wapres.

Baca juga: Kapolri Minta Pemerintah Cari Akar Masalah Banjir di Konawe Utara

Karena itu ia mengingatkan semua pihak agar tak membabat habis hutan untuk pertambangan. Kalla mengatakan, tanpa keberadaan hutan, lingkungan akan mengalami dua masalah yakni kekeringan dan kebanjiran.

Ia mengatakan, tanpa hutan di musim penghujan, maka suatu daerah akan mengalami banjir lantaran tak ada penahan dan penyimpan air.

Sebaliknya, tanpa hutan di musim kemarau, suatu daerah akan mengalami masalah kekeringan karena tak ada cadangan air yang tersimpan di tanah.

Baca juga: Bupati Konawe Utara Menangis Saat Pemaparan Kondisi Banjir di Hadapan Menteri PUPR

Ia menambahkan, seyogianya aktivitas perekonomian tak boleh bertolak belakang dengan kelestarian lingkungan. Sebab bila kelestarian lingkungan dirusak, justru akan menghambat aktivitas perekonomia itu sendiri.

"Jadi unsur ekonomi juga tentu harus menjadi bagian utama untuk membatasi kerusakan yang terjadi, pada rakyat banyak," ujar Kalla.

"Mungkin saja, pajak yang diterima pemerintah dari pemerintah daerah tambang itu tidak sebesar dari pada kerusakan dirasakan oleh rakyat, akibat kerusakan lingkungan. Karena itulah pemerintah tentu buat tanggung jawab, atas kerusakan itu kita semua," lanjut dia.

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Saat berkunjung ke lokasi pengungsian Panglima TNI dan Kapolri menyerahkan bantuan kepada korban banjir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com