JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpandangan wacana rekonsiliasi antara pendukung Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2019 harus dilakukan secara total.
Jika tidak, menurut Fahri, polarisasi atau konflik yang terjadi di masyarakat pasca-Pilpres 2019 akan terus berkepanjangan.
"Kalau saya mengusulkan itu, rekonsiliasi total atau konflik berkepanjangan. Cuma dua itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Fahri menjelaskan, dalam perspektif rekonsiliasi total, Presiden Jokowi harus dapat melacak akar persoalan yang menjadi penyebab keterbelahan di masyarakat.
Menurut Fahri, akar persoalan harus ditarik kembali ke masa Pilpres 2014, di mana saat itu Jokowi dan Prabowo juga menjadi rival.
Baca juga: Tolak Rekonsiliasi Bersyarat, Istana Minta Pendukung Prabowo Ikuti Proses Hukum
Kemudian, polarisasi makin menguat saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu juga mencuat kasus penodaan agama yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Setelah itu situasi diperparah dengan adanya kontestasi pilpres yang hanya berjarak satu tahun.
"Rekonsiliasi total dalam perspektif ini Presiden harus berani melacak akar dari konflik dua calon kemarin yang sebenarnya sudah dimulai di DKI, mulai pilpres lalu, masuk ke DKI tegang sampai di bawah, ditutup dengan Pilpres lagi. Ini yang perlu direkonsiliasi kembali," kata Fahri.