Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Plt Ketum PPP Sebut Jokowi Minta Segera Ajukan Nama Calon Menteri

Kompas.com - 09/07/2019, 18:49 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk segera mengajukan nama calon menteri untuk kabinet baru. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan tertutup dengan pengurus PPP di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengungkapkan, Jokowi dalam pertemuan itu meminta partainya tak kalah dengan partai lain yang juga sudah mengajukan nama calon menteri.

"Saya mengulangi saja, kalau Nasdem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9. Gitu kata Presiden," kata Suharso kepada wartawan usai pertemuan.

Baca juga: Menurut PPP, Koalisi Jokowi-Maruf Belum Ingin Tambah Anggota Baru

Suharso mengatakan, dengan adanya permintaan, PPP akan segera menyusun nama-nama kader yang layak untuk diajukan kepada Jokowi. Ia memastikan bahwa PPP memiliki banyak stok kader yang mumpuni untuk menjadi pembantu presiden.

"Tadi saya sampaikan kalau diperlukan kader perempuan kami juga banyak. Itu termasuk saya sampaikan tadi," kata Suharso.

Sementara Sekjen PPP Arsul Sani menyebut, Jokowi justru heran dan bertanya-tanya kenapa partainya belum juga mengajukan nama calon menteri. Padahal partai koalisi lain sudah mengajukan.

"Pak Jokowi malah secara terbuka mempersilakan, kesannya agak menantang PPP, kenapa kok belum mengajukan jumlah nama portofolio di kabinet, kok kalah sama PKB dan Nasdem," kata Arsul.

"Kami malah dipersilakan kalau mau meminta berapa gitu dipersilahkan atau untuk menyampaikannya juga kepada publik,"sambungnya.

Baca juga: Pengurus PPP Temui Jokowi di Istana

Adapun dalam pertemuan ini, Suharso dan Arsul didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP dari 34 Provinsi.

Pertemuan antara Jokowi dan pengurus PPP digelar tertutup dari awak media. Wartawan yang semula berada di Istana Bogor untuk meliput rapat kabinet paripurna diminta untuk meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah menggelar pertemuan tertutup dengan parpol pendukung lainnya yakni Golkar, PKB dan Nasdem.

Kompas TV Presiden Joko Widodo punya 8 menteri perempuan yang membantunya pada periode 2014-2019. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Menurut kalian, siapa menteri perempuan yang masuk dalam kabinet Jokowi periode 2019-2024? #menteriperempuan #jokowidodo #kabinetjokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com