Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Tugas TGPF Bentukan Polri Berakhir, KPK Harap Pelaku Penyerangan Novel Terungkap

Kompas.com - 08/07/2019, 19:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan dapat terungkap meski masa kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Polri telah berakhir pada Minggu (7/7/2019) kemarin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya berharap pelaku penyerangan Novel dapat diungkap mulai dari pelaku lapangan hingga aktor intelektualnya.

"KPK intinya tetap berharap pelaku penyerang Novel itu bisa ditemukan. mulai dari pelaku di lapangan yang menyiram air keras ke novel ataupun pihak-pihak lain jika ada yang menyuruh misalnya atau aktor intelektual dari serangan terhadap novel Baswedan itu," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (8/7/2019).

Baca juga: Masa Kerja Tim Gabungan Polri Berakhir, Ini Tanggapan Novel Baswedan

Febri menilai, penyerangan terhadap Novel mesti dipandang serius. Menurut Febri, serangan tersebut bukan hanya terhadap individu Novel, melainkan juga KPK sebagai sebuah lembaga.

Febri mengatakan, Novel pun bukan satu-satunya unsur KPK yang mendapat teror. Ia menyebut, rumah para Pimpinan KPK pun tak luput dari teror.

"Jadi kami berharap upaya-upaya serangan terhadap KPK itu bisa disikapi secara serius dan pelaku penyerangannya artinya harus ditemukan," ujar Febri.

Saat ditanya mengenai hasil TPF bentukan Polri, Febri mengaju KPK belum menerima hasil kerja dari tim gabungan tersebut.

Baca juga: Masa Kerja Tim Gabungan Polri Berakhir, Ini Tanggapan Novel Baswedan

Diketahui, masa tugas TPF bentukan Polri telah berakhir pada Minggu (7/7/2019). Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Wana Alamsyah menilai, tim tersebut gagal mengungkap kasus Novel.

"Hingga batas waktu yang telah ditentukan, tim tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri Novel," ujar Wana.

Sementara itu, anggota TPF Hendardi mengatakan, pihaknya akan menyerahkan hasil kerja mereka kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada pekan ini.

Kompas TV Berikut TOP 3 News Pilihan Kompas TV: 1. KPU menghadirkan saksi ahli sekaligus arsitek teknologi informasi, Marsudi Wahyu Kisworo, yang banyak menjelaskan soal sistem informasi penghitungan suara atau situng KPU. Terkait Situng, hakim konsitusi, Arief Hidayat menegaskan hal ini bukan menjadi penentu hasil resmi pemilihan presiden. Hakim menjelaskan hasil resmi berdasarkan penghitungan suara manual yang dilakukan berjenjang. 2. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, didampingi tim kuasa hokum, hari ini menjalani pemeriksaan kepolisian Polda Metro Jaya atas kasus penyiraman air keras. Berdasarkan keterangan anggota tim gabungan pencari fakta pada bulan lalu, tim kuasa hukum Novel menyebut kuat adanya dugaan keterlibatan polri, dalam kasus penyerangan Novel Baswedan. 3. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan cawapres Kyai Haji Makruf Amin menjadi saksi pernikahan putri Rois Aam PBNU Kyai Haji Miftahul Akhyar. Pernikahan putri Rois Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Muktafiyah Bikanafillah dengan Lora Muhammad Ismail Acholy, berlangsung di pondok pesantren Miftahus Sunnah, Jalan Kedung Tarukan, Surabaya, Kamis siang. Sejumlah pejabat tinggi negara dari panglima TNI, kapolri, serta tokoh nasional lainnya turut hadir pada acara pernikahan ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com