Kepada Jokowi, PGRI Keluhkan Masalah Tunjangan Terlambat Cair

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mencatat, masih banyak masalah dan persoalan yang dialami para guru di lapangan.

Permasalahan ini dilaporkan langsung oleh Unifah kepada Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XXII PGRI di Jakarta, Jumat (5/7/2019) malam.

"PGRI sebagai kekuatan moral intelektual adalah mitra strategis pemerintah. Kami sadari banyak persoalan guru dan tenaga pendidik, misalnya meski pemerintah terbitkan sejumlah perbaikan dalam tata kelola guru, namun di lapangan guru-guru masih menemui kesulitan, dan kelambatan pencairan tunjangan profesi, juga aturan administrasi," kata Unifah.

Baca juga: Jokowi: Google Perpustakaan Kita, Wikipedia Ensiklopedia, dan Buku Elektronik Buku Kita

Ia berharap, pemerintah bisa terus melakukan upaya untuk memperbaiki tata kelola guru. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo menetapkan PGRI sebagai organisasi profesi guru. 

"Mohon berkenan Pak Presiden, PGRI dapat ditetapkan sebagai organisasi profesi guru. Sebagaimana penetapan tanggal 25 November hari kelahiran PGRI sebagai hari guru nasional," kata Unifah.

Di sisi lain, Hanifah juga mengapresiasi pemerintah yang sudah menyelesaikan sejumlah persoalan, seperti masalah guru honorer.

Menumpuknya guru honorer diselesaikan pemerintah dengan mengangkat mereka lewat sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Persoalan guru honor pelan tapi pasti telah diurai," kata dia.

Baca juga: Jokowi Diharap Keluarkan Amnesti Sebelum Baiq Nuril Dieksekusi

Menanggapi hal itu, Jokowi mengatakan, berbagai masukan tersebut telah dicatat oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jokowi memastikan, ia akan menindaklanjuti masukan dari PGRI

"Mengenai organisasi profesi sudah dicatat Pak Menteri Sekretaris Kabinet, yang lain tadi juga sudah dicatat. Kalau ada solusi ada jalan untuk yang disampaikan ibu ketua umum nanti akan dicarikan," kata dia.