Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid Sebut Pemerintahan Sehat Perlu Oposisi yang Kritis Konstruktif

Kompas.com - 04/07/2019, 09:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menilai, pemerintahan yang sehat memerlukan kelompok oposisi yang kritis dan konstruktif.

Yenny mengatakan, kelompok oposisi tersebut penting dihadirkan demi menjaga iklim demokrasi yang sehat.

"Pemerintahan yang sehat memang selalu dibutukan oposisi yang kritis tetapi konstrutif ya. Jadi oposisi itu penting untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat tetap terjaga," kata Yenny di Hotel Pullman, Rabu (3/7/2019).

Baca juga: Golkar Khawatir Parpol Oposisi Jadi Duri Dalam Daging jika Dukung Pemerintah

Yenny menegaskan, oposisi yang baik ialah oposisi yang konstruktif, bukan oposisi yang muncul sekadar untuk menghambat dan menjegal program-program pemerintah seperti yang ada di sejumlah negara.

Sebab, Yenny meyakini, kedua kelompok, pemerintah dan oposisi, pasti mempunyai kesamaan cita-cita. Misalnya, keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera atau menurunkan angka kemiskinan.

Menurut Yenny, kerja sama antarkedua pihak dapat terwujud dalam titik-titik di mana kedua pihak mempunyai kesamaan tersebut.

"Di titik-titik inilah kemudian kerjasama bisa dilakukan. Menurut saya, kalau rekonsiliasinya adalah demi menyuarakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada masalah," ujar Yenny.

Baca juga: Bagaimana Nasib Oposisi jika PAN dan Demokrat Beralih Dukung Pemerintah?

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat bahwa peran partai oposisi tetap dibutuhkan dalam sebuah sistem demokrasi meski sistem presidensial yang dianut Indonesia tak mengenal istilah oposisi.

Namun, kata Mardani, peran oposisi tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Artinya, oposisi berperan sebagai sistem kontrol terhadap seluruh program dan kebijakan pemerintah.

"Akan menjadi sangat sehat bagi demokrasi kita ketika ada pemerintah yang efektif tapi dikontrol oleh oposisi yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/7/2019).

Kompas TV Pasca-ditetapkannya pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, satu hal yang kini tengah ramai diperbincangkan adalah soal jatah kursi menteri di kabinet. Bukan hanya kursi menteri untuk koalisi Indonesia Kerja, kursi menteri untuk parpol yang sebelumnya jadi oposisi juga kian santer diperbincangkan. #MenteriJokowi #KabinetJokowiMaruf #JokowiMaruf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com