Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Juni 2019, BMKG Catat Ada 735 Aktivitas Gempa

Kompas.com - 28/06/2019, 17:10 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 735 gempa mengguncang Indonesia selama Juni 2019. Aktivitas alam ini didominasi gempa dengan magnitudo kecil.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Jumat (28/6 2019).

"Secara umum jumlah aktivitas gempa bumi lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia timur," kata Daryono.

Daryono memaparkan, gempa dengan magnitudo kecil kurang dari magnitudo 5,0 terjadi sebanyak 700 kali.

Kemudian, gempa signifikan dengan magnitudo di atas 5,0 terjadi sebanyak 35 kali.

"Jumlah gempa dirasakan terjadi sebanyak 65 kali dalam berbagai variasi magnitudo," kata dia.

Sepanjang Juni 2019, BMKG juga mencatat sebanyak tiga kali gempa dengan kategori merusak. Pertama gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi di Kabupaten Sarmi, Papua pada 20 Juni 2019.

"Gempa Sarmi merusak 50 bangunan rumah dan tiga gedung sekolah di distrik Ismari dan Sarmi Selatan," kata Daryono.

Kemudian, gempa yang terjadi pada 24 Juni 2019 berkekuatan magnitudo 6,1 di wilayah Mamberamo Tengah, Papua, dan di Laut Banda dengan magnitudo 7,3.

"Gempa Mamberamo raya merusak 36 rumah di Kampung Munukania. Gempa laut Banda merusak bangunan masjid di pulau Kei besar Kabupaten Maluku Tenggara," kata Daryono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com