Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Hampir 50 Persen Isi Lapas Pecandu dan Pengedar Narkoba

Kompas.com - 26/06/2019, 11:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, narkotika merupakan masalah besar bagi Indonesia. Hal itu, kata Kalla, terlihat dari jumlah narapidana kasus narkoba yang mayoritas mengisi lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Informasi yang berkembang tentu dari Menkumham (Menteri Hukum dan HAM) bahwa hampir 50 persen daripada isi lapas-lapas, lapas di negeri kita ini diisi daripada pecandu ataupun juga pedagang-pedagang, pengedar narkoba. Luar biasa tentu," ujar Kalla dalam sambutannya di acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Kata Jusuf Kalla, Munas Golkar Tak Perlu Dipercepat

Bahkan, kata Kalla, di dalam penjara pun para bandar narkoba masih bisa melakukan aktivitas jual beli barang haram itu. Ia menilai hal tersebut menunjukkan masifnya peredaran narkoba di Indonesia saat ini.

Ia menambahkan, peredaran narkoba yang masif mengancam generasi muda Indonesia yang kini dipersiapkan untuk menyambut bonus demografi pada tahun 2030.

Kalla menyebut ancaman tersebut kian nyata lantaran jumlah remaja yang menjadi pecandu narkoba sebanyak 2,3 juta.

Karena itu, Kalla mengatakan perlu peran serta seluruh pihak untuk memberantas narkoba, mulai dari penegal hukum, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama.

Baca juga: Bermodus Tukar Sandal, Pengunjung Lapas yang Hendak Edarkan Narkoba Diamankan Sipir

"Banyak prediksi kita akan menjadi negara yang tangguh pada beberapa puluh tahun yang akan datang. Tapi tentu dengab syarat bahwa kita mempunyai generasi muda yang kuat dan terpelajar dan inovatif. Tentu bebas daripada narkoba," ujar Wapres.

"Maka apa yang disampaikan tadi oleh Kepala BNN bahwa semuanya harus bekerja sama, karena mereka juga mempunyai jaringan yang luas. Dibutuhkan keberanian karena mereka mempunyai uang yang banyak dan tentu juga suatu keuntungan yang besar," lanjut dia.

Kompas TV Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuai kritik terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D Hasil Reklamasi. Akan tetapi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kebijakan Anies justru kebijakan yang realistis.<br /> <br /> Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan reklamasi dan mendirikan 932 bangunan di lahan reklamasi tidaklah sedikit, mencapai triliunan rupiah, sehingga tidak bisa bangunan tersebut dibongkar. <br /> Kebijakan ini juga diyakini JK tidak akan membuat pengusaha terlalu merugi karena izin hanya diberikan untuk bangunan yang sudah berdiri, sementara pembangunan bangunan baru tetap tidak diizinkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com