Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Kompas.com - 25/06/2019, 19:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan World Bank di Indonesia setidaknya memberikan lima masukan kepada Presiden Joko Widodo ketika bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Pertama, World Bank menyarankan pemerintahan Jokowi ke depan menekankan ke pembangunan sumber daya manusia.

"Khususnya pembangunan di bidang pendidikan ya. Baik pendidikan dasar, maupun vokasi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, usai pertemuan.

Baca juga: Menurut Bappenas, Ini Kelemahan Pendidikan Vokasi di Indonesia

Kedua, World Bank juga menyarankan pemerintahan ke depan tidak meninggalkan pembangunan infrastruktur.

Sebab, meskipun pembangunan infrastruktur sangat masif selama lima tahun terakhir, namun rupanya belum cukup apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

"Jadi, Indonesia, dibandingkan negara berkembang lain, masih perlu membangun infrastruktur. Terutama yang berkaitan dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, misal air bersih, sanitasi dan listrik," ujar Bambang.

Baca juga: Infrastruktur Berperan Penting untuk Kemajuan Pariwisata

Ketiga, pemerintah Indonesia disarankan menjaga keseimbangan sumber daya alam. Artinya, pembangunan fisik yang dilakukan tetap harus menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya.

Keempat, World Bank menyarankan pemerintah menggenjot lagi penerimaan pajak.

Terakhir, Indonesia disarankan mendorong investasi yang berorientasi pada ekspor dan investasi yang dapat menjadikan Indonesia masuk ke dalam rantai perdagangan global.

Baca juga: Jokowi Mau Pangkas Pajak Besar-Besaran, Penerimaan Negara Tergerus?

Bambang memastikan, hal-hal tersebut sudah masuk ke perencanaan pembangunan Indonesia ke depan.

"Bappenas sudah memasukan poin-poin penting tadi ke dalam RPJMN tahun 2020-2024," ujar Bambang.

Kompas TV Pemerintah menargetkan insentif pemotongan pajak super bisa efektif berlaku akhir Maret depan. Prosesnya sedang masuk dalam perundang-undangan.<br /> <br /> Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan formulasi Super Deduction Tax sudah ditetapkan. Namun, Kemenkeu belum mengungkap besaran pengurangan pajak.<br /> <br /> Menurut rencana, Super Deduction tax diberikan kepada industri yang terlibat dalam pendidikan vokasi, penelitian, dan pengembangan, termasuk diantaranya adalah membangun pusat pendidikan serta memberikan pelatihan bagi siswa SMK.<br /> <br /> Sebelumnya, Kemenperin mengusulkan pengurangan pajak penghasilan bisa mencapai 200 persen untuk kegiatan vokasi serta 300 persen untuk riset dan pengembangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com