Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: PAN Tidak Punya DNA Oposisi

Kompas.com - 25/06/2019, 08:27 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menegaskan, PAN tidak memiliki rekam jejak sebagai partai yang selalu menjadi oposisi.

"Partai PAN itu enggak memiliki DNA menjadi oposisi," ujar Eddy saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).

Eddy menceritakan, pada Pilpres 2014, PAN berada di koalisi oposisi yang saat itu mengusung Prabowo Subianto- Hatta Rajasa. Melihat besarnya komposisi partai koalisi, PAN memutuskan menyebrang ke koalisi Indonesia kerja (KIK) yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Baca juga: PAN: Kami Kubu yang Kalah, Tak Berharap Banyak Dapat Kursi Menteri

"Pada 2018 PAN pindah ke koalisi pemerintah. Kekuatan di parlemen pun menjadi berubah dan seimbang," ungkapnya kemudian.

Namun demikian, menurutnya, peran oposisi dalam parlemen sangat diperlukan. Sebab, oposisi berperan memberikan pendidikan politik dan mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat.

Akan tetapi, seperti diungkapkan Eddy, tidak banyak partai politik di Indonesia yang memiliki kemampuan menjadi oposisi murni.

Baca juga: Wasekjen PAN: Rekonsiliasi Tak Mesti dengan Power Sharing

"Dibutuhkan kekuatan untuk menjadi oposisi, di Indonesia banyak parpol tidak memiliki kemampuan menjadi oposisi murni," jelasnya.

Di sisi lain, hingga saat ini PAN masih berada dalam koalisi adil dan makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Arah politik PAN akan diumumkan dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang rencananya digelar pada rentang waktu satu hingga dua bulan ke depan usai Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sengketa Pilpres 2019.

Kompas TV Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebut pernyataan Faldo Maldini terkait kemungkinan Prabowo gabung dengan Jokowi adalah pendapat pribadi dan bukan keputusan DPP. Edy beranggapan setiap kader PAN berhak untuk berpendapat terkait dinamika politik di pemilihan Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com