Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tentara Terpapar Radikalisme, Moeldoko Sebut "Kalau Tidak Bisa Diperbaiki, Buang ke Laut Saja..."

Kompas.com - 20/06/2019, 19:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mempertanyakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan bahwa tiga persen personel TNI terpapar ideologi radikalisme sekaligus tidak percaya ideologi Pancasila.

"Baru tadi saya baca (pernyataan Ryamizard). Saya akan konfirmasi dulu ya kepada beliau, dasarnya apa? Riset? Atau survei dari mana dan seterusnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Moeldoko cukup terkejut dengan angka itu. Sebab, jumlah itu menunjukkan angka yang banyak dan tentu mesti segera mendapatkan perhatian negara.

Baca juga: Menhan Prihatin Ada Prajurit TNI Terpapar Radikalisme

Ia melanjutkan, aturan di TNI cukup tegas apabila ada personel TNI yang melanggar aturan dan prinsip.

"Pada dasarnya, di TNI tegas. Kalau indikasinya sudah tidak bisa diperbaiki, ya buang ke laut," ujar Moeldoko.

Dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (19/6/2019), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme.

Ia mengungkapkan data ini dalam acara Halal Bihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani, Cilangkap, pada Rabu 19 Juni 2019.

Baca juga: Cegah Capim KPK Terpapar Radikalisme, Tim Pansel Akan Temui BIN dan BNPT

Awalnya, Ryamizard mengungkapkan keprihatinannya atas terkikisnya Pancasila di tengah masyarakat.

Ia kemudian menyebutkan persentase kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan Pancasila.

Misalnya, sebanyak 23,3 persen pelajar SMA menyetujui jihad, 18,1 persen pegawai swasta tidak setuju Pancasila, 19,4 persen PNS juga demikian.

Angka mencengangkan juga terjadi pada institusi TNI.

"Dan kurang lebih 3 persen ada TNI yang terpengaruh (radikalisme) dan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Ini memprihatinkan sekali," ujar Ryamizard.

"Kenapa saya sampaikan ini? Mumpung kita kumpul di sini para sesepuh, ada yang lebih muda untuk bersama-sama bagaimana mengatasi ini agar Indonesia ke depan tetap seperti sekarang," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com