Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Kompas.com - 20/06/2019, 08:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menggelar Kongres V lebih awal untuk mensinkronkan agenda politik nasional dengan partai.

Sedianya, Kongres V dilaksanakan pada tahun 2020. Hal itu mengacu pada berakhirnya masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Namun, karena hendak mensinkronkan agenda nasional dan partai, Kongres V dipercepat.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan fokus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar PD-P Rabu (19/6/2016) kemarin ialah untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres V di Bali pada Agustus mendatang.

"Ini waktunya kan sangat singkat karena kami ingin mendahului agenda pemerintahan negara dengan melakukan konsolidasi. (Sesuai) dengan posisi politik PDI-P sebagai partai yang berada dalam pemerintahan," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Pramono Anung Sebut PDI-P Akan Wacanakan Pilih Ketua Harian di Kongres V

Ia menambahkan konsolidasi agenda pemerintahan dan partai penting untuk mendukung program pemerintahan ke depan. Apalagi, kata Hasto, pemerintahan Jokowi di periode kedua sudah mencanangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Ini kan juga sangat ditentukan oleh bagaimana nanti Menteri Pendidikan, Menteri Riset dan Teknologi itu menjadi perhatian kita bersama," ujar Hasto.

Politisi PDI-P Pramono Anung mengatakan dalam Kongres V PDI-P nanti ada rencana untuk memilih jabatan baru untuk partai.

Baca juga: Megawati Minta Dipercepat, Kongres V PDI-P Akan Digelar Agustus 2019 di Bali

Ia mengatakan jabatan baru itu adalah ketua harian partai dan wakil ketua umum.

"Memang ada wacana apakah nanti ada ketua harian maupun wakil ketua umum, mekanisme ini diserahkan sepenuhnya ke dalam Kongres," kata Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Kongres partai di PDI-P sedianya merupakan sarana memutuskan kepemimpinan partai. Hal tersebut sebagaimana Megawati Soekarnoputri yang dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020 pada Kongres IV di Bali.

Namun, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan arus bawah partainya masih menghendaki Megawati kembali memimpin PDI-P pada periode selanjutnya. Sehingga peluang sosok ketua umum baru selain Megawati belum terlihat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com