Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Angkat Isu Sampah Laut di KTT ASEAN ke-34 di Thailand

Kompas.com - 19/06/2019, 14:27 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan mengangkat isu sampah laut saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 yang digelar di Thailand pada 20-23 Juni mendatang.

Jokowi menilai isu mengenai sampah laut ini penting untuk diangkat dan menjadi perhatian kawasan.

"Berkaitan dengan combating marine debris, yang berkaitan dengan sampah laut, ini juga menjadi isu yang perlu kita angkat," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas persiapan kunker ke KTT ASEAN dan KTT G-20, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Di KTT ASEAN, Jokowi Akan Ajak Negara Bersatu Hadapi Perang Dagang AS-China

Selain sampah laut, Jokowi juga akan bicara soal isu perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Menurut dia isu ini juga penting untuk diangkat karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi di negara-negara Asia Tenggara.

"Kita harus mengajak negara ASEAN bersatu dalam mengantisipasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok," ujarnya.

Baca juga: Di KTT ASEAN-Amerika Serikat, Jokowi Serukan Perdamaian di Palestina Melalui Two State Solution

 

Terakhir, Jokowi juga mengaku akan membahas perdamaian di Rakhine State di hadapan para kepala negara negeri tetangga.

Hadir dalam rapat itu sejumlah menteri terkait, diantaranya Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Moeldoko dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kompas TV Rabu (14/11) pagi ini, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison.<br /> Dalam jamuan informal, Perdana Menteri Australia menemui para pemimpin ASEAN, termasuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertemuan ini terjadi di tengah perbincangan soal kemitraan ekonomi komprehensif regional, yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan 6 negara asia pasifik lainnya, termasuk Australia. Alotnya pembahasan perjanjian perdagangan bebas ini membuat banyak yang pesimistis, negosiasi bakal rampung akhir tahun ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com