Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Sebut Kongres V PDI-P Akan Minta Megawati Kembali Jadi Ketum

Kompas.com - 18/06/2019, 13:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, Megawati Soekarnoputri akan kembali diminta menjadi ketua umum dalam Kongres V nanti.

Hal itu menepis isu bahwa Megawati akan mundur dari jabatan Ketua Umum (Ketum) PDI-P.

"Karena memang Bu Mega sebagai pemersatu dari partai yang mempunyai ideologi. Sehingga, memang dengan demikian kenapa sampai hari ini dan tentunya dalam kongres nanti kemungkinan besar bu Mega akan diminta bersedia untuk dipilih kembali menjadi ketua umum," kata Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: Megawati Minta Dipercepat, Kongres V PDI-P Akan Digelar Agustus 2019 di Bali

Pramono mengatakan, kepemimpinan Megawati berdampak baik untuk PDI-P sehingga sudah sewajarnya ia dipertahankan sebagai ketum.

"PDI-P terbukti dalam kepemimpinan bu Mega dari waktu ke waktu bisa mempertahankan kemenangan," ujarnya.

Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Trimedya Panjaitan.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Ia mengatakan, Kongres V PDI-P dipercepat bukan karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ingin mengundurkan diri dari jabatannya.

Trimedya juga mengatakan, seluruh kader partai membutuhkan Megawati sebagai Ketua Umum. Menurut dia, Megawati juga masih ingin menduduki jabatan Ketum.

"Enggak ada (isu mundur). Kami membutuhkan (Ibu Ketum) dan dari atas sampai bawah. Dan kami juga melihat Ibu masih firm benar memimpin PDI-P dan terbukti kemarin 2019 kami masih bisa menang," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Kompas TV Otoritarian, Koruptif, dan Represif terhadap sikap-sikap kritis dialamatkan tim hukum BPN Prabowo-Sandi kepada pemerintahan Joko Widodo saat membacakan poin gugatannya dalam sidang pertama sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Benarkah pemerintahan cenderung menjadi neo orde baru ? KompasTV akan mengulasnya bersama bersama Syamsuddin Haris Pengamat Politik LIPI, Masinton Pasaribu Politisi PDI Perjuangan dan Miftah Nur Sabri politisi Partai Gerindra. #BPNPrabowoSandiaga #MahkamahKonstitusi #SengketaPilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com