Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Eks Pimpinan DPRD Sumut soal "Orang Gubernur" yang Dinilainya Angkuh

Kompas.com - 17/06/2019, 16:54 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Chaidir Ritonga mengungkapkan, salah satu yang paling berperan dalam membahas pemberian uang dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke anggota dewan adalah Zulkarnaen alias Zul Jenggot.

Zulkarnaen juga pernah menjadi anggota DPRD Sumut. Ia merupakan anggota dari Fraksi PKS.

"Itu saudara Zulkarnaen alias Zul Jenggot, ini anak angkuh dan sombong dalam benak saya. Tanda petik ini orangnya gubernur," kata Chaidir saat mengonfirmasi berita acara pemeriksaannya yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/6/2019).

Baca juga: Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...

Chaidir bersaksi untuk enam terdakwa kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut. Mereka adalah Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, dan Syahrial Harahap.

Jaksa mengonfirmasi BAP Chaidir bahwa sekitar November 2013 usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan APBD Tahun 2014, dirinya diundang ke ruang kerja Sekretaris Dewan saat itu, Radiman Tarigan.

Di sana, Chaidir melihat sudah ada Radiman, Zulkarnaen dan sejumlah anggota DPRD lainnya saat itu.

Menurut jaksa, Chaidir menyatakan bahwa Zulkarnaen mengungkapkan telah terjadi kesepakatan bersama Gatot Pujo untuk memberikan uang kepada anggota DPRD Sumut dengan jumlah yang beragam untuk anggota dan pimpinan DPRD.

Baca juga: Mantan Anggota DPRD Sumut Muhammad Faisal Dituntut 4 Tahun Penjara

Jumlahnya berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 1,5 miliar.

"Benar itu yang saya utarakan, saya ingin pola itu tidak dilakukan, tapi di dalam bentuk yang diatur undang-undang semacam pelayanan kepada konstituen dalam bentuk dana alokasi aspirasi ketika kita reses ada usulan pembangunan jembatan gantung, jalan setapak dan itu saya ingin seperti itu agar kita bisa mempertanggungjawabkan ke dapil kita," katanya ke jaksa.

Ia pun mengaku heran dan marah ketika Zulkarnaen mengungkap adanya kesepakatan pemberian uang itu. Chaidir juga mengaku tak tahu secara persis kronologi atau proses hingga terjadinya kesepakatan itu.

Baca juga: KPK Eksekusi Satu Terpidana Kasus DPRD Sumut ke Lapas Tanjung Gusta

Zulkarnaen pun tidak pernah menyampaikan informasi tersebut kepada dirinya selaku pimpinan.

"Tiba-tiba sudah dibacakan hasilnya dan saya protes keras dan saya tinggalkan. Itu diutarakan (Zulkarnaen) secara vulgar di dalam pertemuan di ruangan Sekwan. Saya marah dan memprotes, kita kok sepertinya tidak kapok dengan masalah-masalah hukum. Saya tinggalkan pertemuan itu," ungkapnya.

"Zulkarnaen ini kalau boleh saya identifikasi sedikit orang yang sangat istimewa, malah tanda petik angkuh dan sombong sehingga kita pimpinan dewan tidak terlalu digubris oleh yang bersangkutan," sambungnya.

Baca juga: Jadi Justice Collaborator, Istri Gatot Pujo Merasa Terbantu

Dalam kasus ini, Tonnies didakwa menerima Rp 865 juta, Tohonan sebesar Rp 772 juta, Murni menerima Rp 527 juta, Dermawan sebesar Rp 577,5 juta, Arlene dan Syahrial menerima Rp 477,5 juta.

Uang itu agar mereka memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015.

Kompas TV Setelah masuk dalam daftar pencarian orang DPO) sejak September 2018, mantan anggota DPRD Sumatera Utara Ferry Suando Tanuray akhirnya menyerahkan diri ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Ferry merupakan salah satu tersangka dari 38 anggota DPRD Sumut yang menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com